Anies Serahkan Raperda APBD DKI Jakarta 2020

WARTALIKA.id – Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan, menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa(03/12/2019)siang.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 ini selanjutnya diserahkan oleh Gubernur Anies kepada Pimpinan DPRD DKI Jakarta.

Baca Juga :

Mengawali pidatonya, Gubernur Anies memaparkan tentang Kebijakan Umum dalam RAPBD DKI Jakarta 2020 yang memuat kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Ia pun menyetujui, APBD DKI Jakarta 2020 tetap mendukung implementasi program-program strategis yang dirincikan dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD). KSD ini disusun sebagai pelaksanaan RPJMD Tahun 2017-2022 untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Jadi program-program strategis yang kita panggil juga sebagai KSD akan terus kita laksanakan di tahun 2020 ini. Dan kita bersyukur, beberapa program strategis yang disepakati bersama dengan baik, termasuk yang terkait dengan udara dan yang lain-lain. , Kegiatan Strategis Daerah yang merupakan terjemahan RPJMD Tahun 2017-2022, nanti bisa dilaksanakan, “jelas Gubernur Anies.

Untuk diketahui, total Rancangan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.87,95 triliun (sembilan puluh tujuh koma sembilan lima triliun). Total RAPBD ini meningkat sebesar 1,22 persen (satu koma dua persen) dibandingkan dengan Perubahan APBD 2019 sebesar Rp.86,89 triliun.

Terkait Kebijakan Pendapatan Daerah, antara lain melalui:
1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, antara lain melalui:
a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
b. Peningkatan Pelayanan Retribusi Daerah,
c. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2. Pengelolaan Dana Perimbangan, yang mendukung percepatan penyaluran dana untuk hasil dari pemerintah pusat. Dana perimbangan sedikit meningkat, khusus dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Sementara itu Dana Bagi Hasil pengurangan penurunan. Penurunan ini memperkuat argumentasi perlunya Pemerintah DKI Jakarta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah, yang disetujui pada koordinasi pencairan hibah MRT sesuai Naskah Perjanjian Pemberian Hibah (NPPH) dan hibah dari Jasa Raharja.

Sementara untuk Kebijakan Belanja Daerah, yang ditunjuk antara lain dengan:
1. Menitikberatkan pada pencapaian target RPJMD Tahun 2017-2022, serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar termasuk Urusan Pilihan.
2. Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan / atau kegiatan lain yang memiliki kepentingan signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan.
4. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai peraturan-undangan.
5. Mengedepankan belanja yang mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional.
6. memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk, antara lain:
a. Entitas Anak dalam rangka menyediakan pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta subsidi dalam mendukung pelayanan masyarakat;
b. Hibah, diberikan kepada pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para guru SD / SMP / SMA / Madrasah swasta dan hibah dalam rangka sertifikasi tanah dan hibah yang terkait langsung untuk kegiatan masyarakat / komunitas;
c. Bantuan sosial untuk pengembangan masyarakat sosial khusus dalam rangka pembangunan modal sosial;
d. Bantuan keuangan, untuk memberikan insentif / disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya khusus wilayah Jabodetabekjur dalam rangka kerja sama / komitmen antar pemerintah daerah, serta kepada partai politik.
7. Mengalokasikan kegiatan yang dianggarkan melalui revisi tahun jamak yang telah menjadi komitmen bersama.
8. Membagikan anggaran pada sektor-sektor yang langsung disetujui kepentingan masyarakat termasuk kewajiban yang wajib diberikan pada pemerintah dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).
9. Mengalokasikan anggaran dalam kerangka kampanye

Dalam kesempatan ini, Gubernur Anies juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan bekerja sama dengan baik dalam penyusunan Raperda APBD DKI Jakarta 2020. Kemudian, diharapkan Eksekutif dan Legislatif dapat menyelesaikan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai jadwal yang telah disediakan disepakati bersama.

“Saya meminta penjelasan ini dapat membantu memperlancar pembahasan pada rapat-rapat Fraksi dan Komisi, sehingga Dewan dapat membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ini, untuk disetujui menjadi Peraturan Daerah,” tutur Gubernur Anies.

Pos terkait