KPAI Pantau Sekolah Tatap Muka di 17 Kabupaten

WARTALIKA.id – Sejak dimulainya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) semester genap tahun ajaran 2020/2021 pada 4 Januari 2021 yang lalu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terus melakukan pemantauan terhadap sejumlah daerah yang sudah memulai pembelajaran tatap muka (PTM) yang dikombinasi dengan Pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Pemantauan melalui pengawasan langsung oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), jaringan guru Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), dan pemberitaan di sejumlah media massa.

Adapun Provinsi yang terpantau sudah melakukan PTM diantaranya wilayah kepulauan Riau, Provinsi Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Papua.

Kemudian dari Provinsi itu meliputi kota  Padang, Kota Batam, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tulongagung, Kabupaten Kotawaringin, Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Barat; Sumbawa Barat, Dompu dan Kota Mataram, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Biak, dan Kabupaten Supiori Mappi.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan pengawasan dan pemantauan sekolah tatap muka menggunakan indikator, seperti jenjang pendidikan yang PTM ini, apakah sesuai SKB 4 Menteri dan berapa lama waktu pelaksanaan belajar.

“Apakah PTM hanya membahas materi yang sulit atau sangat sulit dan praktik?. Apakah daerah melakukan tes antigen terhadap guru atau karyawan dan siswa sebelum PTM ?. Apakah ditemukan kasus Covid-19 di sekolah setelah PTM ?, dan apakah ada pelanggaran protokol kesehatan dan ketentuan PPKM,” ujar Retno dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (31/1/2021)

Menurut Retno, hasil pengawasan menunjukkan bahwa ada daerah yang menggelar belajar tatap muka mulai dari jenjang TK sampai SMP seperti di Kabupaten Dompu, kota Mataram, serta Pulau Penyangga Hinterland di Batam. Ada yang dijenjang SLB, SMA/SMK/sederajat di Provinsi Riau; dan ada juga yang buka sekolah di semua jenjang, mulai dari PAUD sampai SMA/sederajat seperti di se-Provinsi NTB dan di kabupaten Sumenep (Jawa Timur).

“Padahal, dalam SKB 4 Menteri pembukaan sekolah harus bertahap jenjangnya. PAUD dan TK belum disarankan dibuka di awal,” katanya.

Retno juga mengungkapkan, waktu pelaksanaan belajar tatap muka rata-rata hanya berkisar antara 3-4 jam, misalnya di kota Padang yang hanya 3 jam per hari dan di Kabupaten Bima 4 jam per hari. Namun ada.juga yang menggunakan sistem shift selama 8 jam, siswanya masing-masing kena shift hanya 3 jam. Sedangkan gurunya bertugas selama 8 jam per hari dan ini terjadi di sebagian sekolah di Lombok Barat.

“Hal tersebut tentu saja meningkatkan risiko tertular Covid-19 bagi para guru karena terus bekerja dalam ruangan lebih dari 4 jam,” jelas Retno.

Selain itu kata dia, seluruh pemerintah daerah sudah mensyaratkan buka sekolah tatap muka dengan protokol kesehatan dan wajib menyiapkan infrastruktur adaptasi kebiasaan baru di sekolah.

“Namun tidak ada daerah yang mensyaratkan pemetaan materi pembelajaran yang mudah, sedang dan sulit di tiap mata pelajaran bagi peserta didik. Malah mengharuskan materi sulit dan praktik saja yang dibahas dalam belajar tata muka. Padahal materi mudah dan sedang bisa dibahas melalui belajar jarak jauh,” terang Retno.

Retno juga melihat, belum semua daerah yang mewajibkan tes antigen untuk pendidik dan tenaga kependidikan, serta untuk peserta didik.

Seperti di Pemko Padang hanya untuk pendidik dan tenaga kependidikan saja yang mewajibkan tes antigen.

Sedangkan, Pemprov Kalimantan Barat yang mewajibkan tes antigen kepada seluruh pendidik dan tes rapid antibody kepada peserta didik.

Sama halnya, Pemkab Pangandaran juga mewajibkan tes swab antigen kepada pendidik dan peserta didik, jika ditemukan ada yang positif, maka sekolah yang bersangkutan tidak dibuka, begitupun jika di wilayah sekitar sekolah ada yang positif, maka sekolah tersebut ditutup kembali.

Ada daerah yang baru menggelar ujicoba PTM secara terbatas di sedikit sekolah, seperti di Sampit, Bamaang Hulu dan Bamaang Tanah Mas, di wilayah Kabupaten Kotawaringin, hanya 2 SMP Negeri yang ujicoba PTM. Kabupaten Semarang juga gelar PTM terbatas di SD dan SMP Negeri khusus untuk siswa kelas akhir saja yang akan ujian kelulusan sekolah beberapa bulan lagi.

Pemerintah kabupaten yang berwenang pada jenjang pendidikan PAUD-SMP lebih banyak yang gelar tatap muka, dibandingkan pemerintah provinsi yang memiliki kewenangan pada jenjang pendidikan SLB dan SMA/SMK hanya 4 yang menggelar PTM yaitu Provinsi Riau, Sumatera Barat, NTB dan Kalimantan Barat, khusus Kalbar baru akan gelar PTM pada 15 Februari 2021 yang akan datang.

Retno menyebut penutupan sekolah tatap muka setelah dibuka kurang dari satu bulan terjadi di beberapa kabupatan atau kota di Provinsi NTB, Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Dompu.

“Alasan penutupan karena ada warga sekolah yang positif covid 19, misalnya di SMAN 1 Kota Mataram, dan karena adanya peningkatan kasus Covid-19 secara signifikan di kota atau kabupaten tersebut,” bebernya.

KPAI mengapresiasi tim Satuan Gugus Tugas covid -19 Kabupaten Tulungagung yang mendatangi dan menghentikan kegiatan pembelajaran tatap muka di dua SMK swasta karena tidak mendapat izin dan melanggar PPKM.

Kedua lembaga dimaksud ialah SMK 2 Muhammadiyah dan SMK Al-Azhar. Saat didatangi satgas, di SMK 2 Muhammadiyah sedang berlangsung praktik permesinan dan akuntansi, sedangkan di SMK Al-Azhar digelar praktik kefarmasian, meski jumlah siswa yang hadir amat terbatas.

Namun, karena Tulungagung sedang melaksanakan PPKM, maka kegiatan belajar- mengajar di sekolah tidak diperkenankan diadakan. Kedua sekolah tersebut telah diberi teguran dan peringatan keras. Jika melanggar lagi, kedua lembaga pendidikan itu akan dijatuhi denda, penutupan paksa, sampai pengajuan pencabutan izin operasional.

Hasil pengawasan langsung oleh KPAD kota Batam yang merupakan mitra KPAI pada Pulau Penyangga Hinterland yang merupakan pulau-pulau kecil di sekitar kota Batam yang berbatasan dengan Singapura.

“Berdasarkan pengawasan KPAD di pulau kecil kota Batam menunjukkan bahwa protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan diterapkan dan setelah 4 minggu PTM, belum ditemukan kasus covid di sekolah,” tutup Retno.

 

 

IKUTI KAMI

WARTALIKA TV

MOTIVASI HIDUP

Wartalika.id Klik allow notifications untuk menerima berita dan pembaruan dari kami
Dismiss
Allow Notifications