Bisnis Masker Trustmed Beri Kontribusi Positif

HANKAMHEADLINEPOLRI

Kapolri Sigit Ingin Segera Aktifkan Virtual Police, Begini Tugasnya?

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: detiknews)

WARTALIKA.id  – Sejak diangkat menjadi Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo terus melakukan gebrakan demi gebrakan signifikan ditubuh Polri. Ide brilian Jenderal Listyo yang ingin segera mengaktifkan Virtual Police atau polisi di dunia maya. Ditegaskan Kapolri Listyo menanggapi wacana revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Virtual police akan menegur dan menjelaskan potensi pelanggaran pasal sekian dengan ancaman hukuman sekian, lalu diberikan (dijelaskan) apa yang sebaiknya dia lakukan,” kata Sigit dalam Rapim Polri, Selasa kemarin (16/2/2021) melansir Kompas.com.

Sigit menegaskan, tujuan dibentuknya virtual police ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di media sosial, jika ada unggahan yang bisa dijerat dengan UU ITE.

Ia pun meminta jajarannya agar bekerja sama dengan Kominfo sehingga jika ada konten-konten seperti itu, virtual police muncul sebelum cyber police yang turun.

“Tolong ini dikerjasamakan dengan Kominfo yah,” pinta Sigit.

Lanjutnya, Polri juga bisa bekerja sama dengan para pegiat media sosial atau influencer. Dengan begitu, edukasi tentang UU ITE benar-benar dipahami masyarakat luas.

“Saya kira ini bisa dengan melibatkan influencer yang disukai masyarakat, sehingga proses edukasi dirasakan nyaman, tidak hanya menakut-nakuti, tapi membuat masyarakat tertarik dan sadar serta memahami apa yang boleh dan tidak boleh,” tuturnya.

Sementara terkait penerapan UU ITE, Sigit juga memberikan instruksi kepada jajarannya untuk membuat panduan tentang penyelesaian kasus-kasus yang menggunakan UU ITE.

Hal ini menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan agar tidak ada lagi penggunaan pasal-pasal karet UU ITE untuk mengkriminalisasi pihak tertentu.

Salah satu yang perlu diatur, menurut Sigit, yaitu agar laporan-laporan dengan pasal UU ITE yang bersifat delik aduan, dilaporkan langsung oleh korban.

“Tolong dibuat semacam STR atau petunjuk agar bisa dijadikan pegangan bagi para penyidik saat menerima laporan,” kata Sigit.

“Bila perlu, jika ada pelaporan tertentu yang bersifat delik aduan, yang lapor harus korbannya. Jangan diwaki-wakili lagi. Ini supaya tidak ada asal lapor, nanti kita yang kerepotan,” tambahnya.

Sigit pun mengatakan, penyelesaian perkara yang menggunakan UU ITE harus mengedepankan mediasi antara pelapor dan terlapor.

Ia berpendapat, tidak perlu ada penahanan jika perkara yang dilaporkan tidak berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat.

“Bila perlu kalau memang tidak berpotensi menimbulkan konflik horizontal ya tidak perlu ditahan. Jadi proses mediasi. Mediasi tidak bisa, ya tidak usah ditahan. Kecuali yang memang berpotensi menimbulkan konflik horizontal,” ujarnya. (Kpc)

Redaksi
Tentang Penulis

Apabila ada keberatan, atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa, kami melayani HAK JAWAB, dan HAK KOREKSI