PWI KOORDINATORIAT JAKARTA BARAT

  • OPINI
  • Perlu Peningkatan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Bumo

Perlu Peningkatan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Bumo

2 bulan ago
90

WARTALIKA.id – Badan Usaha Milik Ohoi (BUMO) adalah sebuah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Ohoi setempat sebagai usaha mendapatkan laba yang sebesar-besarnya demi menambah penerimaan Desa/Ohoi, sehingga pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat memberikan kontribusi pendapatan asli Desa/Ohoi dan termuat pada APBDes setempat.

Pengamatan selama dua tahun terakhir ini banya APBDes tak pernah muncul penerimaan yang bersumber dari penghasilan usaha BUMO, hal ini menunjukkan bahwa manejemen pengelolaan BUMO tidak sesuai dengan amanat AD/ART BUMO dan bahkan ada BUMO yang tidak ada AD/ART dimaksud sehingga pengelolaan dengan sistem atur sendiri.

Ada pula Pengelola BUMO berpendapat bahwa penyertaan sebagian Dana Desa sebagai modal usaha adalah milik pengelola tanpa memahami bahwa Kepala/Pj. Kepala Ohoi setempat adalah Komisaris BUMO, yang artinya Komisaris adalah pemegang saham tunggal atas nama masyarakat setempat, sehingga setiap akhir bulan harus dan wajib hukumnya pihak pengelola BUMO bertanggung jawab kepada Kepala/Pj/Kepala Ohoi selaku Komisaris BUMO dihadapan Musyawarah Ohoi, dan hal ini hampir tidak ada.

Sering juga terjadi konflik antara Komisaris dengan pengelola Bumo, apakah hal ini sengaja dibuat ataukah memang seperti ini, sebagai akibat dari keadaan ini maka terkesan pengelola bisa berkerja dengan dana BUMO untuk memperkaya diri sendiri, tanpa menyadari bahwa dana BUMO adalah dana masyarakat setempat.

Kondisi seperti ini perlu ada Pengawasan khusus oleh OPD terkait sesuai fungsinya, jangan menunggu laporan masyarakat, akan tetapi berdasarkan tugas pokok dan fungsi kerjanya segera melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMO.

Hal yang paling penting adalah BUMO harus memiliki AD/ART sebagai pedoman dalam berusaha, Pengelola BUMO harus cerdas membaca peluang ekonomi dan usaha untuk meningkatkan pendapatan BUMO dan bukan uang BUMO disimpan di Bank sementara masyarakat membutuhkannya.

Baca Juga: Kanit Binmas Polsek KKT Giat Sosialisasi Perpres Siber Pungli

Baca Juga: Penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi Tenbuk Berjalan Lancar

Baca Juga: Posyandu dan Posbimdu Ohoi Lumefar Giat Bersama Masyarakat

Baca Juga: Lampu Jalan Tenaga Surya Nyala, Ricky Ohoitenan: Malam Terang Siang Bersih

Sering ada alasan bahwa terjadi kredit macet oleh warga selaku nasabah, jika hal ini terjadi maka pengelola harus gantung nama nasabah ditempat umum untuk diketahui masyarakat setempat, maupun siapa saja dan selalu ada pembiaran untuk nanti dijadikan sebagai alasan empuk atas dirinya.

Jika tetap ada pembiaran, maka terjadi peluang bagi pengelola untuk menari  diatas dana masyarakat yang dikelolanya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sesegera mungkin melakukan pengawasan secara baik sehingga uang rakyat bisa diselamatkan.

Jika pengelolaan berjalan baik, maka Pemerintah Ohoi pada setiap tahun anggaran berjalan tetap mengakomodir sejumlah dana pada sisi penerimaan yang bersumber dari laba BUMO, sering juga dalam senda gurau dengan Kepala/Pj. Kepala Ohoi bahwa ada kontribusi penerimaan dari laba BUMO ????? Jawabnya tidak ada.

Pertanyaannya Pengelola BUMO kerjanya apa ??? mari bersama menjawab sendiri.

Oleh : Nor Safsafubun
Penulis adalah Kepala Perwakilan Maluku WARTALIKA.id

IKUTI KAMI

WARTALIKA TV

MOTIVASI HIDUP