• REGIONAL
  • SK Bupati Wajib Diamankan dan Dilaksanakan Pemerintah Ohoi

SK Bupati Wajib Diamankan dan Dilaksanakan Pemerintah Ohoi

WARTALIKA.idPemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berkewajiban penuh menerbitkan Surat Keputusan tentang kedudukan dan penempatan seseorang yang hendak menempati jabatan struktural di Tingkat Birokrasi Pemerintah Daerah sampai kepada Pemerintah Ohoi berdasar regulasi yang berlaku.

Keputusan mana dimaksud didasarkan kepada usulan pihak berwenang berdasarkan Peraturan yang berlaku maupun merupakan kebijakan Pemerintah daerah dengan melihat kepada situasi dan kondisi tertentu, hal ini perlu menjadi perhatian serius setiap Kepala Ohoi dan perangkat serta semua komponen yang berada di Ohoi tersebut.

Sangatlah penting untuk diketahui bahwa Bupati dalam tugasnya dapat melimpahkan kewenangan kepada Sekretaris daerah untuk menanda tangani Keputusan atas nama Bupati setempat dan memiliki keabsahan secara hukum.

Hal ini perlu dipahami dengan sungguh-sungguh oleh Kepala Ohoi dan Perangkatnya serta Masyarakat setempat. Untuk itu Kepala Ohoi setempat harus mampu menjelaskan tentang keabsahannya kepada masyarakat untuk diketahui dan dipahami dengan sebaik baiknya.

Selama pengamatan WARTALIKA.id terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi sering terjadi konflik internal ohoi, dikarenakan tidak adanya kesepahaman dibidang tugasnya sebagai Pemerintah Ohoi, artinya siapapun dia yang ditetapkan menduduki  jabatan dalam struktur Pemerintahan Ohoi tetap tunduk dan patuh terhadap Kepala Ohoi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing sesuai jabatannya.

Sementara Kepala Ohoi dalam tugasnya wajib memberikan visi teknis sebagai bagian dari pilar penyangga Pemerintah Daerah di Ohoinya, akan tetapi bukanlah melakukan pengusulan pembatalan terhadap sebuah surat Keputusan Pemerintah Daerah, haruslah dimengerti dan dipahami tentang sistem dan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Artinya Kepala Ohoi harus mampu mengamankan dan menjalankan keputusan dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat.

Kepala Ohoi dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi berkewajiban memberikan pembinaan secara berkala kepada Perangkat dan Kelembagaan Ohoi yang dipimpinnya terkecuali Badan Saniri Ohoi yang kedudukannya sebagai mitra Pemerintah Ohoi.

Kepala Ohoi juga akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Perangkat Ohoi sehingga dalam hal kepentingan dinas Pemerintah Ohoi maka dapat melakukan mutasi antar jabatan dan atau mutasi pergantian yang diasarkan kepada semua regulasi yang ada sebagai turunan dari UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

WARTALIKA.id, berharap agar Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam hal ini Bupati Maluku Tenggara untuk melakukan teguran keras kepada Kepala Ohoi yang perlakuannya seperti hal tersebut dan segera mengamankan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara sebagaimana mestinya.

Oleh : Nor Safsaf
Penulis adalah Kepala Perwakilan Maluku di WARTALIKA.id

IKUTI KAMI

WARTALIKA TV

MOTIVASI HIDUP

Wartalika.id Klik allow notifications untuk menerima berita dan pembaruan dari kami
Dismiss
Allow Notifications