Lahan Diduga Dicaplok Mafia Tanah, Warga Transmigran di Kalbar Tuntut Keadilan

WARTALIKA.id – Betapa malang nasib Mbah Budiman (90) seorang warga transmigran dari pulau Jawa yang kini tinggal di Borneo Kalimantan Barat. Menjadi seorang transmigran sejak pada tahun 1955 di era Presiden Sukarno dengan menggunakan kapal sebanyak 455 kepala keluarga, terapung dilaut selama 1 Minggu. Nasib pahit masih merudung pria yang kini sudah tua rentah itu.

“Sejak menjadi seorang transmigran hingga saat ini, bukan kegembiraan yang kami peroleh. Justru malah harus bercucuran air mata,” jelas Mbah Budiman, Senin (8/3/2021).

Bagaimana tidak, lanjut Mbah Budiman pasalnya rumah yang akan kami tempati benar-benar sangat memprihatinkan, terbuat dari kayu berlantaikan papan berdinding kulit kayu dan beratapkan daun nipah, tak terbayangkan bagaimana jika hujan lebat, namun apalah daya nasib harus diterima dan hidup harus dengan perjuangan.

“Bukan hanya rumah tempat hunian saja, namun lahan yang sudah ditebang oleh pemerintah, diperuntukkan untuk kami bercocok tanam pada saat itu berwujud tanah gambut yang banyak airnya dan bergelimpangan pohon besar berserakan diatasnya. Sehingga sangatlah sulit untuk menanam apapun dilahan seperti itu,” bebernya.

Dikatakanya penderitaan demi penderitaan itu kami lalui, berladang dengan segala daya dan upaya agar kami bisa bercocok tanam. Namun juga belum membuahkan hasil, karena lahan yang teramat kurang mendukung untuk pertanian.

“Akhirnya pemerintah memberikan jatah hidup berupa beras dan ikan asin sampai 10 tahun lamanya,” beber Mbah Budiman.

Lebih lanjut dijelaskan, saat itu belum ada lampu penerangan sama sekali, penerangan jikala malam datang hanya dengan pelita berbahan bakar minyak tanah. “Baru pada tahun 1994 kami bisa menikmati terangnya malam dengan aliran lampu listrik,”.

“Sementara menjadi aneh jika ada keputusan PN dan PT bisa mengabulkan gugatan Steven kepada kami, padahal hanya bermodalkan sertifikat hak milik yang penerbitannya diduga cacat administrasi,” ujar Mbah Budiman lagi.

Bagaimana tidak, menurutnya ia yang hanya petani saja merasa bahwa penerbitan sertifikat tersebut diduga syarat dengan manipulasi data dan cendrung seperti ada permainan mafia tanah.

“Lahan kami dari pembagian transmigrasi tahun 1955 dikala era presiden Sukarno. Telah disertifikatkan yang berasal dari pengajuan dan administrasi desa Kuala Dua yang merupakan desa lain bukan desa transmigrasi yang perolehannya bukan dari jual beli warga transmigrasi,” ucapnya.

“Kami saja tidak pernah mengajukan sertifikat secara sendiri-sendiri, karena kami tidak mempunyai cukup kemampuan untuk membiayai penerbitan sertifikat pribadi, yang biayanya sangat mahal pada waktu itu,” tambahnya.

Sehingga Mbah Budiman hanya menunggu pembagian sertifikat dari kanwil transmigrasi, pada tahun 1982 kanwil transmigrasi telah membagikan sertifikat hak milik atas lahan tersebut, namun sayangnya baru sebagian, bisa jadi karena keterbatasan anggaran kanwiltrans pada waktu itu.

“Pada tahun 2007 kanwil trans membagikan kembali sertifikat atas lahan kami yang belum terbit pada tahap pertama. Namun sangat disayangkan sebagian lahan kami telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama orang lain. Bukan warga trans dan juga bukan pemilik lahan,” ungkapnya.

Lahan tersebut berada disebelah selatan wilayah trans 1955 seluas kurang lebih 40 hektare. Dan saat ini lahan tersebut milik Steven dkk. Sebanyak 60 pecahan KK yang memiliki lahan tersebut sampai saat ini belum pernah mendapatkan solusi dari pihak kanwil trans maupun BPN.

“Yang ada justru malah kami digugat di PN dan PT karena menggarap lahan bersertifikat tanpa ijin. Kami mencoba mencari keadilan dan kebenaran atas hal ini, namun hingga saat ini kami belum mendapatkannya. Seharusnya kamilah yang mengadukan dia ke pihak kepolisian daerah Kalimantan Barat sebagai perampas lahan milik warga transmigrasi bukan sebaliknya,” tegasnya.

Namun apalah daya, sambungnya kami tidak mengetahui kalau yang memiliki sertifikat diatas lahan tersebut adalah Steven. Dan baru tau setelah sebagian warga menjadi tergugat.

“Sudah sejak tahun 2007 kami menanyakan ke kanwil trans mengenai lahan yang 40 hektare milik 60 warga pecahan KK Trans tidak dapat diterbitkan. Jawabannya tidak memuaskan. Dan ketika kami menanyakan kepada BPN terkait selalu bisa mendapatkan penjelasan milik siapa sertifikat diatas lahan 40 hektare  tersebut,” urainya.

Mungkin pantas dan patut kalau kami menyebut bahwa kami adalah korban dari konspirasi mafia tanah. Untuk itulah, kata dia kami hanya dapat pertahankan hak dengan cara mengelola dan menanami lahan tersebut  dengan tanaman palawija dan sayuran.

“Namun malah akhirnya kami digugat,” pungkasnya.

IKUTI KAMI

WARTALIKA TV

MOTIVASI HIDUP

Wartalika.id Klik allow notifications untuk menerima berita dan pembaruan dari kami
Dismiss
Allow Notifications