• REGIONAL
  • Keputusan Bupati Nomor 226 Tahun 2019 untuk Lembaga Adat Dinilai Tidak Manusiawi

Keputusan Bupati Nomor 226 Tahun 2019 untuk Lembaga Adat Dinilai Tidak Manusiawi

WARTALIKA.id – Tempo Dulu disebut Tua Tua Adat sekarang disebut Lembaga Adat inilah sebuah Lembaga tertinggi di Desa/Ohoi di Wilayah Adat Kei yang memiliki peran penting di Desa/Ohoi saat itu.

Walaupun ada Kepala Soa dan atau Kepala Desa, namun peran mereka sungguh sangat penting dalam menyelesaikan berbagai kasus yang melanda warga Desa/Ohoi pasti diakhiri dengan jabatan tangan dan saling berpelukan, kasih mesra tercipta kedamaian yang penuh sukacita untuk selamanya.

Namun peran seperti ini sudah semakin terabrasi karena kurangnya perhatian terhadap mereka yang disebut sebagai Lembaga Adat yang hanya pemberiaan insentif relatif minim dibawah seorang cleaning service kantor ohoi yang lebih mendapat perhargaan dari seorang yang disebut Lembaga Adat.

Lembaga Adat adalah mereka yang dituakan didalam Mata Rumah sebagai Kepala Marga yang bertanggung jawab secara internal dalam Mata Rumah tersebut sungguh sangat terasa dengan penetapan Pemerintah Daerah Maluku Tenggara melalui Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 226 tahun 2019, bahwa seorang Lembaga Adat hanya mendapat insentif sebesar Rp 250 ribu/bulan lebih kecil dari seorang cleaning service Kantor Ohoi sebesar Rp 300 ribu/bulan.

Selaku masyarakat Adat sungguh kesal setelah melihat insentif yang diberikan dengan standar nilai seperti ini dapat memberikan kesan bahwa seorang cleaning service lebih dihargai dari seorang Lembaga Adat setempat.

Padahal Pemerintah dan Negara sudah mengakui Adat Istiadat dan Kearifan Lokal diseluruh persada Nusantara tercinta ini. Harkat dan Martabat suatu Desa/Ohoi terletak juga pada Lembaga Adat.

Perlu disadari juga bahwa Lembaga Adat merupakan Museum Sejarah, Adat Istiadat dan kearifan lokal budaya setempat yang perlu dijaga dan dilestarikan sehingga Lembaga ini perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara secara serius.

Emanuel Savsavubun seorang mantan Sekretaris Orongkai Abean dimana mengabdikan diri selama 58 tahun masa kerja itu, ketika mendengar nasib Lembaga Adat sempat menceritakan pengalamannya, jika dirinya lahir di Ohoi Watngon pada tanggal 2 Februari 1927 (Masa Kolonial Belanda) dan pada usia 8 tahun dirinya di sekolahkan di jaman kolonial tersebut dengan penuh keterbatasan dalam kehidupan dikala itu.

Baca Juga: Kota Tual Siap Jadi Second Line Penunjang M-LIN Maluku

Baca Juga: 10 Unit Lampu Jalan Tenaga Surya Menyala di Ohoi Ohoinol

Baca Juga: Kadis PMDPPA Dampingi Sekretaris TP PKK Malra Panen Mina Padi

“Hingga tahun 1942 saya harus melanjutkan sekolah di Jaman penjajahan Jepang untuk belajar huruf Jepang (Katakana) agar bisa menulis dan membaca. Kemudian oleh Bung Karno dan Bung Hatta dimana keduanya sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, selanjutnya beberapa tahun kedepan Belanda kembali lagi menjajah namun dengan perjuangan yang gigih bangsa ini bias Merdeka hingga sekarang,” beber Emanuel.

Cerita Emanuel berlanjut disertai deraian air mata, karena dari saat itu hingga tahun 2016 sampai sekarang oleh Presiden RI Jokowi dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, antara lain adanya Alokasi Dana Desa serta Dana Desa untuk masyarakatnya.

“Ada bantuan langsung tunai, ada bansos, ada BST ada BLT melalui  dana desa adalah sesuatu yang luar biasa yang dibuat Bapak Jokowi Presiden Republik Indonesia sekarang ini,” kata Emanuel Savsavubun dengan nada sedih dan haru.

Lebih lanjut dikatakannya, dengan sekelumit pengalaman perjalanan hidupnya ini memohon kepada Pemerintah Pusat dan Daerah agar dapatlah mengevaluasi kembali insentif yang diberikan kepada pihak Lembaga Adat setempat.

Cukuplah diri saya bersama para pendahulu yang merasakan apa yang dirasakan ketika itu dan berikan sesuatu yang baik kepada Lembaga Adat. Walaupun itu bukan gaji namun hanya bersifat insentif untuk itu dan hargailah mereka dan manusiakanlah manusia,” pinta dia.

Emanuel sebagai masyarakat adat di daerah bertajuk Larvul Ngabal ini mengharapkan agar Bupati Maluku Tenggara M. Taher Hanubun berkenaan mengevaluasi kembali dan atau meninjau kembali Keputusan Bupati Nomor 226 Tahun 2019 dengan Kasih dan Hati kepada Para Lembaga Adat disetiap Desa/Ohoi tercinta ini.

“Bupati saat ini agar mengevaluasi kembali terkait Keputusan Bupati Nomor 226 Tahun 2019 untuk Para Lembaga Adat,” pungkasnya.

IKUTI KAMI

WARTALIKA TV

MOTIVASI HIDUP

Wartalika.id Klik allow notifications untuk menerima berita dan pembaruan dari kami
Dismiss
Allow Notifications