• REGIONAL
  • DPRD Malra Kaget Saat Tau Insentif BSA Rp 250 Ribu

DPRD Malra Kaget Saat Tau Insentif BSA Rp 250 Ribu

WARTALIKA.id – Wakil Ketua Komisi I DPRD Malra Emi Ufi menyatakan kaget mendengar keberatan dari Sekretaris Desa/Ohoi Elaar Let Moh. Madubun dalam penyampaiannya kepada 4 Anggota DPRD Malra saat melakukan tugas reses di wilayah daerah pemilihan 3 bertempat di Kantor Desa/Ohoi Elaar Let. Selasa 18 Mei 2021.

Empat Anggota DPRD Malra asal Daerah Pemilihan 3 yaitu Pitrus Elmas, Paskalina Elmas, Emilianus Ufi dan Chris Meturan berkenaan bertatap muka dengan Kepala/Pj Ohoi Elaar Lamagorang, Elaar Let, Ngurvul dan Ohoi Garara bersama Badan Saniri Ohoi serta Perangkatnya.

Pertemuan tersebut dipimpin langsung Piet Elmas selaku Ketua Tim sekaligus menjelaskan tentang maksud dan tujuan kunjungan kerja reses tersebut, kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang dibagi atas 2 tahap dan tahap pertama diberikan kesempatan kepada 3 orang Penanya.

Penanya pertama Sekretaris Ohoi Elar Let, Moh. Madubun menyampaikan beberapa hal antara lain yang pertama kekesalannya terhadap kinerja Para Pj. Kepala Ohoi di Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan yang tidak mampu melaksanakan tugas utamanya sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan pengangkatannya menjadi Pj. Kepala Ohoi yaitu percepatan proses Kepala Ohoi Definitif sampai 4-5 periode. Namun tidak berhasil dan kemudian diangkat lagi sebagai Pj. Kepala Ohoi di tempat lain.

Sementara point kedua adalah rasa penyesalannya terhadap pemberian insenif kepada Lembaga Adat yang nilainya Rp.250 ribu/bulan lebih kecil dari insentif seorang cleaning servis Kantor Ohoi setempat.

“Perlu diketahui bahwa Perangkat Adat ini terbentuk sejak tercetusnya Hukum Adat Larvul Ngabal, namun pada akhirnya mereka disapa hanya dengan Rp 250 ribu,” kata Moh Madubun sambil menyampaikan kepada Tim DPRD Malra yang hadir bahwasanya dirinya sebagai masyarakat Adat menyatakan kekesalan terhadap perhatian Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terhadap Lembaga Adat tersebut.

Lanjut dia, dan kepada Tim DPRD Malra yang hadir saat ini agar memperjuangkan nasib Lembaga Adat tersebut walaupun tidak ada didalam nomenklatur struktur Pemerintahan Desa Ohoi dan dapatlah ditetapkan kedalam Perda Kabupaten Maluku Tenggara.

“Perlu diketahui juga bahwa semua permasalahan Adat yang terjadi di Ohoi maka selain Kepala/Pj. Kepala Ohoi, Lembaga Adat lebih berperan aktif untuk melakukan penyelesaian secara Adat berdasarkan Hukum Adat Larvul Ngabal dengan bentuk persuasif yang selalu memberikan kesejukan dalam hidup dan kehidupan masyarakat adat setempat,” sambung Moh Madubun dengan nada kesal.

Setelah permasalahan Lembaga Adat ini diangkat oleh Sekretaris Ohoi Elaar Let. Wakil Ketua Komisi I DPRD Malra Emi Ufi secara spontan menyatakan kaget atas apa yang telah disampaikan terkait hak Lembaga Adat itu.

Tim DPRD Malra menerima semua yang disampaikan dan akan menyampaikan pada Rapat Komisi teristimewa Komisi I yang membidangi Pemerintahan untuk menjadi perhatian bersama.

“Semua permasalahan yang disampaikan dapat ditampung dan dijadikan sebagai laporan hasil kerja Tim DPRD Malra dalam kunjungan kerja reses ini,” ucap Emi Ufi.

IKUTI KAMI

WARTALIKA TV

MOTIVASI HIDUP

Wartalika.id Klik allow notifications untuk menerima berita dan pembaruan dari kami
Dismiss
Allow Notifications