• NASIONAL
  • Kasus TPK Pengadaan Tanah di Jaktim, KPK Periksa Para Saksi

Kasus TPK Pengadaan Tanah di Jaktim, KPK Periksa Para Saksi

WARTALIKA.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa beberapa saksi atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) terkait  pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur pada tahun 2019.

Adapun saksi-saksi yang diperiksa diantaranya, yakni Riyadi selaku Plh BP BUMD 2019, Yafi Robby senior Manajemen Divisi Pertanahan dan Hukum Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Selain itu dalam kasus tersebut KPK juga mengkonfirmasi Darzenalia Azli selaku pegawai Swasta PT Adonara Propertindo.

“Yang bersangkutan setelah dikonfirmasi antara lain terkait dengan berbagai dokumen dalam perkara ini,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan rilis. Jumat 4 Juni 2021.

Dalam keterangan lainnya, lanjut Fikri saksi lain bernama Lusiana Herawati selaku Wakil Kepala BPKD DKI Jakarta- Kabid Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD DKI Jakarta 2019 tidak dapat hadir dan segera dilakukan penjadwalan ulang.

“Para saksi didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan perencanaan awal hingga proses dilaksanakannya pengadaan tanah oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya,” tandasnya.

MA Terima Permohonan Kasasi Tim JPU KPK 

Tim JPU KPK telah menerima pemberitahuan resmi petikan putusan Kasasi Terdakwa Suheri Terta dari Panitita Muda Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor), Pekanbaru.

Putusan Kasasi tersebut di bacakan pada Selasa tanggal 30 Maret 2021 dengan amar pokok sebagai berikut :

  1. Menyatakan Terdakwa Suheri Terta terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
  2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp50 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.
  3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Tim Jaksa Eksekusi KPK akan segera melaksanakan putusan tersebut dengan memanggil yang bersangkutan untuk hadir di Gedung KPK. 

“KPK menghimbau agar terpidana koperatif hadir memenuhi panggilan Tim Jaksa Eksekusi dimaksud,” ungkap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan rilisnya. (Herpal Van Hotten)

IKUTI KAMI

WARTALIKA TV

MOTIVASI HIDUP

Wartalika.id Klik allow notifications untuk menerima berita dan pembaruan dari kami
Dismiss
Allow Notifications