Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul, KPK Kembali Tetapkan 1 Tersangka

WARTALIKA.id – Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan 1 orang tersangka lain berinisial RHI, selaku Direktur PT ABAM (Aldira Berkah Abadi Makmur) sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penyidikan (Sprint) pada tanggal 28 Mei 2021. 

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri melalui juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, tersangka RHI diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur pada tahun 2019. 

Sebelumnya, kata Firli tim Penyidik KPK telah melakukan pemanggilan secara patut, namun tersangka RHI tidak bisa hadir dengan alasan sakit sehingga diimbau untuk koperatif hadir pada penjadwalan pemanggilan ulang selanjutnya. 

“Selain tersangka RHI, dalam kasus ini KPK juga sebelumnya sudah menetapkan 4 tersangka lain, yaitu YRC, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, AR, Wakil direktur PT AP, TA, Direktur PT AP, dan Korporasi PT AP,” ungkap Firli dalam keterangan pers yang diterima, Senin 14 Juni 2021.

Menurutnya, tersangka TA saat itu sempat dilakukan upaya penahanan paksa selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan 3 Juli 2021 di Rutan KPK Gedung Merah Putih.

Sebagai langkah mengantisipasi penyebaran Covid 19 di lingkungan Rutan KPK, TA kemudian dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan KPK Kavling C1.

Lebih jauh Firli menjelaskan kontruksi perkara ini bermula, PT AP (Adonara Propertindo) yang bergerak di bidang properti tanah dan bangunan bekerjasama dengan PDPSJ dalam hal pengadaan tanah.

Peristiwa tersebut terjadi pada 4 Maret 2019 silam. Dimana tersangka AR bersama TA dan RHI menawarkan tanah di daerah Munjul seluas 4,2 Hektar kepada PDPSJ, akan tetapi saat itu kepemilikan tanah tersebut masih sepenuhnya milik Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus. 

Sebagai tindak lanjutnya, antara AR dan TA dengan pihak Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus diadakan pertemuan pada 25 Maret 2019 di Yogyakarta dan ketiganya bersepakat untuk jual beli tanah tersebut senilai Rp2,5 juta permeter dengan jumlah total sebesar Rp104,8 Miliar. 

Setelah bersepakat, ketiganya mengikat perjanjian jual beli sekaligus pembayaran uang muka senilai Rp5 M melalui rekening bank atas nama Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus dan dilanjutkan serah terima SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) dan tanah girik dari pihak Kogregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus melalui Notaris yang di tunjuk oleh AR. 

Dari situ, ketiganya kemudian menawarkan tanah kepada PDPSJ dengan harga permeternya Rp7,5 juta dengan total Rp315 Miliar. 

“Jadi, transaksi jual beli tanah yang dilakukan ketiga tersangka diduga terjadi proses negosiasi fiktif dengan kesepakatan harga Rp5,2 juta permeter dengan total Rp217 Miliar,” beber Firli.

Firli mengatakan, pada 8 April 2019 antara pihak pembeli YRC dengan pihak penjual, yaitu AR dihadapan Notaris melakukan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) yang diselenggarakan di Kantor PDPSJ. 

Ditempat itu, langsung dilakukan pembayaran sebesar 50% atau sekitar sejumlah Rp108,9 Miliar ke rekening bank milik AR pada Bank DKI.  Selang beberapa waktu, atas perintah YRC dilakukan pembayaran oleh PDPSJ  kepada AR sekitar sejumlah Rp43,5 Miliar. 

“Terkait pelaksanaan pengadaan tanah di lokasi tersebut, PDPSJ diduga dilakukan secara melawan hukum, yakni tidak adanya kajian kelayakan terhadap Objek Tanah, tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait. Bahkan beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate,” sambung Firli.

Dalam perkara tersebut, lanjut Firli KPK menganalisa adanya kesepakatan harga awal antara pihak AR dan PDPSJ sebelum proses 

negosiasi dilakukan sehingga perbuatan para tersangka tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekira Rp152,5 Miliar. 

Selain itu, ditemukan juga adanya dugaan penggunaan sejumlah uang oleh AR untuk kepentingan pribadi bersama pihak terkait lainnya, antara lain pembelian tanah dan pembelian kendaraan mewah.

Hingga saat ini, Tim Penyidik KPK telah menerima pengembalian uang sejumlah Rp10 M dari tersangka AR dan TA. KPK akan terus melakukan upaya maksimal dalam rangka aset recovery hasil tindak pidana korupsi.  Atas perbuatannya, kini para tersangka disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. (Herpal Van Hotten) 

IKUTI KAMI

WARTALIKA TV

MOTIVASI HIDUP

Wartalika.id Klik allow notifications untuk menerima berita dan pembaruan dari kami
Dismiss
Allow Notifications