• REGIONAL
  • Koalisi Gemuk Pemerintah Saat Ini, Lemahnya Konsep Trias Politika

Koalisi Gemuk Pemerintah Saat Ini, Lemahnya Konsep Trias Politika

Oleh: Madsanih Manong, Ketua Umum YLBH Pijar

 

WARTALIKA.id – Indikator yang menyebabkan lemahnya konsep penerapan Trias Politika saat ini berjalan di Indonesia. Padahal Trias Politika sudah diterapkan di Indonesia baik sebelum maupun sesudah amandemen. Dalam penerapannya, trias politika menjadikan kekuasaan seorang penyelenggara negara tidak menjadi absolut, hal ini karena terpisah menjadi beberapa lembaga yang saling mengawasi.

Pada mulanya, konsep Trias Politika dicetuskan oleh Montesquieu. Teori pemisahan kekuasaan ini telah menyebutkan bahwa kekuasaan negara mesti dipisahkan menjadi beberapa
bagian. Dengan pemisahan orang dan fungsinya, menjadikan kekuasaan tidak mutlak dan memungkinkan di antara bagian saling bekerja sama.

Trias Politika sering ditemukan pada negara yang menganut demokrasi. Namun pada perjalanannya, teori ini mengalami pengembangan dalam praktiknya. Pembagian kekuasaan tidak lagi terbatas pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Trias Politika di Indonesia setelah amandemen

Ada perubahan pemegang kekuasan di Indonesia setelah dilakukan amandemen UUD
1945. Jumlah lembaga negara bertambah sehingga proses pelaksanaan kekuasan dan
pengawasannya sudah seharusnya menjadi lebih kuat.

Ada 8 lembaga negara dalam sistem pemerintahan yaitu MPR, DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, MA, BPK, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Pemegang fungsi legislatif adalah MPR, DPR, dan DPD. Anggota DPD dipilih dalam pemilu dan merupakan perwakilan dari setiap provinsi di Indonesia. DPD berhak ikut duduk dalam pembahasan dan penetapan undang-undang.

Pengampu fungsi eksekutif tetap berada di tangan Presiden. Jika sebelum amandemen Presiden dipilih oleh anggota MPR lewat suara terbanyak, maka setelah amandemen.Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Presiden dapat mengangkat menteri-menteri untuk membantu kerja Presiden dalam kabinet.

Fungsi yudikatif ditangani oleh MA, MK, dan KY. Komisi Yudisial memiliki peranan dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung sekaligus menjaga marwah kehakiman, termasuk perilaku para hakim. Sementara Mahkamah Konstitusi bertugas melakukan uji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang sebelumnya tugas ini ditangani oleh

Fungsi eksaminatif berada di tangan BPK. Lembaga ini akan selalu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara. Trias Politika menjadi sebuah langkah baik menjalankan sistem pemerintahan yang efektif. Ketiadaan kekuasaan absolut dapat mencegah penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara dan rakyatnya.

Meski demikian, rakyat juga perlu mengawasi jalannya lembaga- lembaga negara saat ditemukan indikasi saling bekerja sama dalam menetapkan kebijakan yang merugikan.

Praktek Trias Politika Indonesia Saat ini

Kondisi pergulatan perpolitikan Indonesia, tentu memberi pengaruh pada konsep kepemimpinan yang ada di dalamnya. Hadirnya konsep Trias Politika yang diusung oleh Montesquieu tidak lagi mendapatkan roh ideal saat pertama kali teori ini dicetuskan.Indonesia dalam konsep ketatanegaraan saat ini menurut hemat penulis sudah tidakmemiliki kerelevansian dengan konsep Trias Politika era kontemporer pasca amandemen, yang mana konsep “chek and balance” justru berada di dalam kekuasaan itu sendiri.

Konsep trias politika di masa lalu yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sudah tidak relevan lagi dengan situasi kekinian. Sebagai contoh, pada kekuasaan yudikatif atau kehakiman, kalau dulu hanya ada Mahkamah Agung tapi sekarang ada juga Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Pada kekuasaan legislatif di parlemen, ada MPR, DPR, dan DPD. Namun pada kekuasaan
eksekutif pada prakteknya hanya terdapat satu lembaga negara yakni kepresidenan. Pada era orde lama dan orde baru sistem ketatanegaraan ini seluruhnya dilihat dari kepentingan negara denganpendekatan pemerintahan yang sentralistik.

Namun, ketika sistem politik di Indonesia bergeser ke era reformasi.Terdapat lima hal prinsip yang turut bertransformasi. Kelima hal tersebut diantaranya:

Pertama, pemerintahan dari otomasi menjadi demokrasi.

Kedua, sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik.

Ketiga, kebijakan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya alam bergeser pada ekonomi kreatif dan berbasis pada sumberdaya manusia.

Keempat, kebijakan hubungan luar negeri bergeser dari kepentingan nasional menjadi kepentingan kawasan.

Kelima, pada era orba pemerintah menerapkan pendekatan keamanan, tapi setelah era orde baru bergeser ke pendekatan hukum.

Adanya perubahan pada lima hal prinsip tersebut, sehingga pada sistem ketatanegaraan saat ini pola hubungan antar lembaganya juga menyesuaikan. Chek and balance saat ini, terjadisetelah adanya amandemen konstitusi pada era reformasi. Namun, pola dengan antar lembaga negara di Indonesia, masih terus berproses.

Saya juga mengkritik pola “chek and balance” di parlemen yang dinilai belum balance atau belum berimbang. Antara DPR dan DPD kewenangannya belum berimbang karena kewenangan DPR jauh lebih besar dari pada kewenangan DPD.

Di sisi lain pada kepemimpinan pemerintah saat ini dalam sistem politik, dimana partai koalisi pemerintah faktanya terlalu gemuk atau tidak seimbang. Hal ini menjadikan partai oposisi dalam pengalokasian pada lembaga eksekutif merasa lebih sulit untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini.

Jakarta, 3 Agustus 2021

IKUTI KAMI

WARTALIKA TV

MOTIVASI HIDUP

Wartalika.id Klik allow notifications untuk menerima berita dan pembaruan dari kami
Dismiss
Allow Notifications