• OPINI
  • Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Sangat Penting

Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Sangat Penting

Badan Saniri Ohoi (BSO) atau yang secara nasional disebut dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) mempunyai tiga fungsi penting dalam menjalankan tugasnya antara lain Budgeting/Anggaran Desa, Fungsi Controling/Pengawasan dan Fungsi Legislasi/Membuat Peraturan Desa dan atau menetapkan Regulasi Desa/Ohoi (UUD 1945).

Berdasarkan pengamatan bahwa Badan Saniri Ohoi (BSO) tidak menjalankan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945 terkadang tugas dan fungsi Lembaga ini terkesan terabaikan dan diabaikan Pemerintah Ohoi, seperti tidak pernah Badan Saniri Ohoi (BSO) menggelar Paripurna Penetapan APBOhoi bersama Pemerintah Ohoi, apalagi Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Ohoi untuk mendapat penetapan untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara untuk dievaluasi terhadap realisasinya.

Ironisnya Ohoi peningkatan status tidak memiliki Badan Saniri Ohoi sehingga Ohoi tersebut hanya didasarkan kepada Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 212 Tahun 2019 tentang pembentukan Badan Perwakilan Ohoi yang hingga saat berita ini naik online belum ada realisasi Badan Perwakilan Ohoi untuk bermitra dengan Pemerintah Ohoi dalam hal Anggaran, Pengawasan dan legislasi. Hal ini sungguh sangat penting karena Desa/Ohoi kini mengelola dana jutaan sampai milyaran rupiah.

Belum lagi pengelolaan Dana BUMO yang tidak didasarkan kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMO dan hampir saja sebagian besar Pengelola BUMO tidak pernah berkontribusi kepada APB-Ohoi tahun berjalan.

Oleh Pemerintah Pusat telah berupaya agar setiap Desa/Ohoi harus terbentuklah Badan Usaha Milik Desa/Ohoi untuk berusaha mengelola Dana BUMO yang bersumber dari Penyertaan Dana Desa. Apakah Sumber Daya Manusia pengelola BUMO masih rendah dan atau adanya suatu kesengajaan dan sering tercipta miskomunikasi Pihak BUMO dengan Kepala/Pj. Kepala Ohoi selaku Komisaris yang notabenenya Pemegang Saham Tunggal atas nama Masyarakat Ohoi tersebut.

Terpantau juga tidak pernah Pengelola BUMO menggelar Musyawarah BUMO bersama masyarakat dan Pemerintah Ohoi dalam hal penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban terhadap pengelolan Dana BUMO untuk secara transparan diketahui bersama para pihak.

Lebih menggegerkan lagi ketika terjadi pergantian Pj. Kepala Ohoi dan Pengangkatan seseorang menjadi Pj. Kepala Ohoi menggantikan Kepala Ohoi Definitif, karena sudah berakhir masa jabatannya sebaliknya juga Pelantikan Kepala Ohoi Definitif sehingga dengan sendirinya Pj. Kepala Ohoi resmi dinyatakan demisioner tak pernah dilakukan Pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan dana oleh Kepala/Pj. Kepala Ohoi yang hendak lepas jabatannya untuk selanjutnya dijadikan sebagai dokumen yang terlampir dengan memori serahterima jabatan tersebut termasuk infentarisasi aset desa kepada pejabat baru.

Banyak hal yang merupakan kebocoran-kebocoran yang terjadi yang menghambat Pejabat baru yang akan melaksanakan tugasnya dikarenakan LPJ Tahun lalu belum dapat dipertanggung jawabkan termasuk aset yang merupakan inventaris kantor desa setempat tak tahu berlabu dimana.

Ada juga terkesan pengadaan perangkat lunak seperti Laptop dan Printer untuk kebutuhan pelaksanaan administrasi BSO kembali Perangkat Desa/Ohoi memanfaatkan kepada anaknya tanpa memperdulikan kebutuhan Badan Saniri Ohoi setempat terhadap penyelenggaraan administrasi surat masuk keluar.

Untuk itu, diminta perhatian Pemerintah Daerah Maluku Tenggara dalam hal ini Bupati Maluku Tenggara M. Taher Hanubun untuk berkenan memerintahkan Instansi terkait guna mengevaluasi kinerja setiap Pemerintah Ohoi secara reguler maupun pemeriksaan khusus.

Teristimewa lagi Kepala/Pj. Kepala Ohoi jangan menerapkan menejemen “Tukang Cukur“ sisir sendiri ambil, gunting sendiri ambil, silet sendiri ambil.

Oleh: Nor Safsafubun
Perwakilan Maluku

IKUTI KAMI

WARTALIKA TV

MOTIVASI HIDUP

Wartalika.id Klik allow notifications untuk menerima berita dan pembaruan dari kami
Dismiss
Allow Notifications