Wujudkan Pelayanan Publik, Ditjenpas Laksanakan Sesuai Prioritas Kerja Presiden RI

WARTALIKA.id – Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Sesditjenpas), Heni Yuwono, menegaskan Ditjenpas siap menentukan arah dan pelayanan publik sesuai prioritas kerja Presiden RI Tahun 2020-2024 tentang penyerderhanaan birokrasi di seluruh Kementerian, Badan,
dan Lembaga di Indonesia.

Hal ini disampaikan Sesditjenpas saat menghadiri rapat koordinasi Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkopolhukam) di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis, (13/1).

Menurutnya, langkah ini juga diambil dalam mewujudkan birokrasi yang berkualitas, kapabel, dan berdaya saing yang merupakan salah satu tujuan dilaksanakannya penyerderhanaan birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), khususnya di lingkungan
Ditjenpas.

“Penyerderhanaan birokrasi di lingkungan Ditjenpas sejauh ini telah dilaksanakan sesuai prioritas kerja Presiden RI Tahun 2020-2024,” kata Heni.

Sejalan dengan tujuan tersebut, selaku narasumber kegiatan, Diah Natalisa yang juga Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (Kemenpan RB) melalui Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat, Jeffrey Erlan Muller.

Jeffrey menyampaikan rencana strategis Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, salah satunya adalah terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima.

Dijelaskan pula, untuk mewujudkan langkah tersebut, dibutuhkan akselerasi transformasi publik yang terdiri atas evaluasi, kolaborasi, optimalisasi, integrasi, dan digitalisasi bidang pelayanan publik di seluruh Indonesia.

“Mari kita wujudkan transformasi pelayanan publik demi meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima,” imbuhnya.

Sementara narasumber lainnnya, MAP Anggota Pimpinan Ombudsman RI, Robert Na Endi
Jaweng, mengatakan ada enam aspek penilaian kepatuhan kinerja oleh Ombudsman RI Tahun 2021 terkait kerangka kerja, konsep, tahapan, area, variabel, dan kategori penilaian sehingga dapat diketahui hasil penilaian tersebut.

“Pelayanan publik merupakan inti dari seluruh proses pemerintahan sekaligus tanda hadirnya negara dalam keseharian rakyat,” jelasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, diantaranya Asisten Deputi 4/VII Kemenkopolhukam, MAP Anggota Pimpinan Ombudsman RI, Asisten Deputi Kemenpan RB, Direktur Tata Negara Kemenkumham, Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).