Entry Meeting Tim BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Bupati Anwar Sadat Sebut Sejalan Slogan BERKAH

WARTALIKA.id – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, menghadiri acara Entry Meeting Tim BPK Perwakilan Provinsi Jambi dalam rangka Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi, Bertempat di Ruang Pola Utama Kantor Bupati, Selasa (22/03/2022).

Hadir dalam rapat tersebut, Penanggung Jawab, Ketua, beserta Anggota Tim Pemeriksa dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi, Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Barat, Para Kepala OPD dan Para Kabag Lingkup Sekretariat Daerah Tanjung Jabung Barat.

Dalam sambutannya, Bupati Anwar Sadat menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyambut baik atas pelaksanaan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 yang dilaksanakan oleh BPK RI perwakilan Provinsi Jambi.

Menurut Bupati Anwar Sadat, hal ini sejalan dengan cita-cita nya untuk mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH (Berkualitas, Ekonomi maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis) sesuai dengan misi ke-3 nya yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dengan sasaran khusus yaitu meningkatnya kinerja penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

“Kami telah melakukan berbagai upaya agar dapat terus memperoleh opini terbaik atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan alhamdulillah atas kerja keras dari seluruh OPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2020 yang lalu telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI dan untuk itu kami bertekad, berupaya dan berharap agar kami dapat mempertahankan opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2020,” tutur Bupati.

Melalui pemeriksaan ini, Bupati berharap agar dapat mengevaluasi dan mengetahui kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dan mampu melakukan perbaikan pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.