WARTALIKA.id – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) bekerja sama dengan Search for Common Ground (SfCG) bersinergi perkuat manajemen krisis bagi jajaran Pemasyarakatan.
Kegiatan ini tertuang melalui ‘Workshop Komunikasi Massa: Manajemen Krisis Pemasyarakatan’ yang dibuka pada di Sentul, Jawa Barat pada Kamis (1/9).
Kegiatan melibatkan sembilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang berasal dari lima wilayah.
Sekretaris Ditjenpas, Heni Yuwono mengatakan, Pemasyarakatan kerap menghadapi gempuran pemberitaan isu-isu negatif melalui media massa maupun media sosial. Pemberitaan ini sangat merugikan karena dapat merusak citra Pemasyarakatan dan menurunkan kepercayaan publik.
Padahal menurut dia, Pemasyarakatan menjalankan tugas mulia membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Berbagai upaya pembinaan dan pendampingan telah dilakukan agar mantan WBP dapat diterima kembali di masyarakat dan menjadi warga negara yang mandiri dan bertanggung jawab.
“Sayangnya, satu isu negatif saja dapat menutup dan seolah meniadakan sederet prestasi yang telah dengan susah payah dicapai Pemasyarakatan. Ini adalah tantangan yang harus kita taklukkan,” kata Heni saat membuka kegiatan.
Selain itu, lanjut Heni, sebagian besar krisis yang terjadi berasal dari UPT Pemasyarakatan. Oleh karena itu, kegiatan workshop digelar melibatkan Kepala UPT Pemasyarakatan di antaranya Lapas Kelas I Cipinang, Lapas Kelas I Tangerang, Lapas Kelas I Surabaya, Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur, Lapas Kelas IIB Tasikmalaya, Rutan Kelas I Tangerang, Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, dan Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar.
Tujuannya kata Heni, agar mereka dapat memberikan masukan dan berbagi pengalaman penanganan krisis komunikasi yang terjadi di UPT masing-masing.
“Kondisi krisis ini harus direspon dengan strategi yang tepat, melalui komunikasi krisis, termasuk di dalamnya bagaimana melakukan mitigasi risiko yang berpotensi menjadi krisis. Untuk itu, dibutuhkan suatu manajemen baik berupa panduan atau pedoman untuk melakukan komunikasi krisis,” jelasnya.
Heni pun mendorong agar jajarannya lebih mengutamakan tindakan-tindakan preventif guna mencegah terjadinya krisis, ketimbang menjadi ‘pemadam kebakaran’ saat hal yang tidak diinginkan telah terjadi.
“Kita harus lebih visioner, dapat berpikir jauh ke depan, melaksanakan langkah-langkah pencegahan. Jangan sampai prestasi yang telah kita dapatkan tercoreng begitu saja akibat satu isu negatif yang seharusnya dapat dicegah,” tuturnya.
Sementara Country Director SfCG Indonesia, Bahrul Wijaksana mengungkapkan, papas dan rutan membutuhkan pedoman agar tidak gamang ketika harus menghadapi krisis.
“Krisis adalah hal yang biasa dihadapi oleh organisasi, termasuk instansi pemerintah. Hal yang harus dilakukan yaitu menyiapkan strategi komunikasi yang tepat. Melalui kegiatan ini, bersama kita rumuskan pedoman manajemen krisis untuk Pemasyarakatan,” ujar Bahrul.
