Dengan ditandatangani oleh para pihak pemangku kepentingan. Semua pihak sepakat bahwa memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20 % wajib dipenuhi oleh perusahaan, selanjutnya juga disepakati bahwa perlu segera diproses penetapan SKCP sebagai dasar merealisasikan subjek penerima yang akuntabel menurut data Dinas Dukcapil sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Selain itu juga disepakati bahwawa PT. PN6 agar lebih intens melakukan musyawarah dengan masyarakat tiga desa, serta disepakati apabila diperlukan Pemkab Tanjungjabung Barat dapat membentuk Pokja khusus guna mempercepat penyelesaian.

Adapun Poin terakhir yang disepakati yaitu rapat lanjutan akan dilaksanakan selambat-lambatnya pertengahan Mei 2023 untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan diatas, sekaligus dapat mengambil keputusan apabila seluruh tahapan atau proses telah dilaksanakan

Laporan: Nir/Adv