HUT Ke 45 FKPPI, Bamsoet Dorong MPR Kembali Menjadi Lembaga Tertinggi Negara Sebagai Jalan Keluar Jika Terjadi Kedaruratan

WARTALIKA.id – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar serta Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI Bambang Soesatyo, melaksanakan dialog Kebangsaan di hari jadinya ke-45, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/Polri (FKPPI), diperingati di Lagoon Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Bambang Soesatyo mengungkapkan, dalam Sarasehan Kebangsaan ‘Mewujudkan UUD Berdasar Pancasila’ yang digagas Pusat Studi Pancasila (PSP) di UGM,

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar serta Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI Bambang Soesatyo mengungkapkan, dalam Sarasehan Kebangsaan ‘Mewujudkan UUD Berdasar Pancasila’ yang digagas Pusat Studi Pancasila (PSP) di UGM, mengemuka pandangan bahwa UUD 1945 yang mengalami empat kali amandemen, tidak lagi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Karena ditemukan inkonsistensi, kontradiksi, dan ketidakselarasan antar pasal dan ayat. Bahkan di kesempatan lain, Guru Besar Ilmu Filsafat UGM Prof. Kaelan mengungkapkan ada sekitar 97 persen pasal yang diubah dalam amandemen tersebut.

Empat kali amandemen juga menutup ‘pintu darurat’ dalam konstitusi. Akibatnya, jika ada kedaruratan konstitusi, bangsa Indonesia tidak bisa melakukan apapun. Misalnya, tidak ada ketentuan dalam konstitusi tentang tata cara pengisian jabatan publik yang pengisian jabatannya dilakukan melalui Pemilu. Seperti presiden dan wakil presiden, anggota MPR RI, DPR RI, DPD RI, hingga DPRD Kabupaten/Kota, apabila Pemilu tidak bisa dilaksanakan karena gempa bumi megathrust, perang, kerusuhan massal, maupun karena pandemi.

“Idealnya memang MPR RI dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara, sebagaimana disampaikan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Sebelum amandemen keempat konstitusi, MPR RI bisa mengeluarkan Ketetapan (TAP) yang menjadi solusi dalam mengatasi berbagai persoalan kedaruratan negara. Seperti pada situasi kebuntuan konstitusi, kebuntuan politik antar lembaga negara atau antar cabang kekuasaan, hingga kondisi kedaruratan Kahar Fiskal dalam skala besar,” ujar Bamsoet dalam Dialog Kebangsaan memperingati HUT ke-45 FKPPI, di Lagoon Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (12/9/23).

Turut hadir sebagai narasumber antara lain Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo, Ketua Dewan Pakar FKPPI Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, Ketua Mahkamah Agung RI ke-11 Prof. Bagir Manan, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Prof. Sri Edi Swasono, Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Prof. Bambang Wibawarta, peneliti utama politik BRIN Prof. Siti Zuhro, Cendekiawan Yudi Latif, serta Wakil Ketua Umum FKPPI Indra Bambang Utoyo.