WARTALIKA.id – Nur Alam korban penganiayaan oknum Kadis Disperindagkop dan UKM Manokwari Yan Ayomi, kembali merasa kecewa setelah penahanan terhadap pelaku yang menganiaya dirinya urung dilakukan aparat Polresta Manokwari setelah ditetapkan menjadi tersangka.

Kapolresta Manokwari Kombes Pol. Rivadin Benny Simangunsong mengatakan Yan Ayomi tidak ditahan karena saat ini tengah melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan organisasi perangkat daerah.

“Namun tetap menjalani wajib lapor. Yang bersangkutan sudah kita amankan, tetapi karena beliau lagi ada pekerjaan pembangunan pasar, yang bersangkutan wajib lapor setiap hari Jumat. Yang bersangkutan sudah kami tetapkan sebagai tersangka,” kata Rivadin melansir cakrawalatimes.com, Senin (23/10/2023).

Bak gayung bersambut, kata berjawab kuasa hukum korban penganiayaan, Yan Christian Warinussy mengatakan alasan Kapolresta Manokwari untuk tidak menahan Yan Ayomi ini memalukan kita sesama korps Penegak Hukum (Catur Wangsa) di mata para pencari keadilan. Karena tidak berlandaskan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

”SPACEIKLAN”

“Bagaimana mungkin Yan Ayomi tidak ditahan dengan alasan sebagai pejabat dia sedang menjalankan tugas untuk pembangunan pasar? Itu artinya masyarakat akan berpandangan bahwa kalau pejabat pemerintah melakukan tindak pidana akan hanya dikenai wajib lapor? Tidak ditahan, karena dia pejabat pemerintah daerah?,” kata Warinussy. Selasa 24 Oktober 2023.

Kata dia, padahal pasal pidananya dengan ancaman hukuman diatas 5 (lima) tahun? Pasal 351 ayat (2) KUHPidana yang dikenakan dalam perkara Yan Ayomi atas laporan dari klien LP3BH Manokwari, Nur Alam kan memungkinkan dia ditahan?, seorang Menteri ataupun Gubernur jika sudah ditetapkan menjadi tersangka saja sudah harus dilakukan penahanan apapun alasannya, alibi Kapolres Manokwari ini sungguh tidak masuk akal, apakah penegakan hukum di Polresta Manokwari itu hanya tajam kebawah dan tumpul keatas.