WARTALIKA.id – Bambang Soesatyo Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Universitas Pertahanan RI (UNHAN), Universitas Borobudur, Universitas Terbuka (UT) dan Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA)

DAMPAK ketidakpastian global tahun 2023 dengan segala eksesnya masih akan berlanjut di tahun 2024, dan Indonesia tidak akan luput dari ragam ekses itu. Untuk meminimalisir semua ekses itu, pengelolaan dan pemanfaatan semua sumber daya nasional hendaknya tetap berpijak pada semangat dan kewajiban untuk sebesar-besarnya memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Dalam konteks itu, aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya nasional hendaknya fokus pada ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau, termasuk upaya menyediakan air bersih bagi komunitas warga yang rentan terdampak kekeringan.

Beberapa hari ke depan, dunia akan memasuki tahun baru, 2024. Apa yang akan terjadi di tahun mendatang bisa diprediksi saat ini, tentu saja dengan berpijak pada ragam persoalan riel yang belum terselesaikan sepanjang tahun 2023. Sebagian komunitas warga di dalam negeri pasti fokus ke pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada bulan Februari, serta coba mengkalkulasi hasil Pemilu tersebut. Tentu saja itu tidak ada masalah. Terpenting, pesta demokrasi itu hendaknya berjalan damai dengan hasil yang produktif.

Namun, ada baiknya untuk juga menyisihkan waktu guna melihat dan memahami dinamika global. Seperti juga yang sedang dan akan terus dihadapi komunitas global di tahun mendatang, persoalan yang akan dihadapi masyarakat Indonesia bukan semata-mata hasil Pemilu 2024. Semua orang tahu dengan sendirinya bahwa dampak perubahan iklim dengan semua eksesnya masih berlanjut di tahun mendatang.

”SPACEIKLAN”

Salah satu ekses perubahan iklim adalah ketidakpastian global yang ditandai dengan peningkatan suhu bumi. Fakta ini menyebabkan periode kekeringan yang panjang dan berdampak langsung pada menurunnya produktivitas lahan pertanian tanaman pangan. Kekeringan menyebabkan gagal panen, yang biasanya berujung pada kenaikan harga bahan pangan. Periode kekeringan yang panjang juga menyebabkan komunitas warga di sejumlah wilayah pemukiman kesulitan mendapatkan air bersih.

Ketegangan geopolitik pun menjadi faktor lain yang masih berkontribusi terhadap ketidakpastian. Perang antara Rusia-Ukraina, serta perang Israel-Hamas, menyebabkan ketidakpastian di pasar yang ditandai dengan naiknya harga pangan dan harga energi. Belum lagi faktor ketegangan di Laut China Selatan. Jadi, karena ketidakpastian global selalu menghadirkan dampak yang luas, Indonesia harus cermat pula dalam mengkalkulasi dampak ketegangan geopolitik itu.

Ketidakpastian yang berlarut-larut itu pada akhir semakin memperburuk dinamika perekonomian global, yang akhir-akhir ini ditandai dengan naiknya suku bunga acuan pada sejumlah negara di dunia. Kecenderungan tingginya suku bunga acuan pada tingkat global diperkirakan berlangsung lebih lama. Faktor naiknya suku bunga setidaknya berdampak ganda bagi banyak negara berkembang, termasuk emerging market. Pertama, Selain melemahnya valuta lokal (rupiah), beban pembayaran bunga utang luar negeri otomatis membengkak. Kedua, likuiditas di negara-negara berkembang akan terkuras akibat penarikan dana asing (capital out flow).

Menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu), total utang Indonesia hingga akhir November 2023 sebesar Rp8.041,01 triliun, dengan rasio terhadap PDB 38,11 persen. Pembayaran bunga utang pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 masih cukup tinggi, yakni mencapai Rp441,4 triliun. Naiknya suku bunga saat ini tentu akan berdampak pada volume bunga utang di tahun-tahun mendatang.

Itulah beberapa catatan sisa permasalahan utama tahun 2023 yang proses penanganannya harus dilanjutkan di tahun 2024. Sepintas memang tidak mudah. Paling utama, tentu saja membangun kesadaran bersama bahwa defisit bahan pangan, khususnya beras, semakin lebar akibat menyusut areal tanaman pangan dan menurunnya volume produksi. Kedua, cermat mengkalkulasi ekses dari ketegangan geopolitik terhadap kepentingan nasional. Lalu, dengan naiknya suku bunga dan depresiasi rupiah, Indonesia tentu harus mewaspadai risiko gelembung beban bunga utang yang semoga saja tidak signifikan membebani APBN tahun-tahun mendatang. Lebih dari itu, semoga saja hasil Pemilu 2024 tidak menambah persoalan.