Integritas Jadi Sorotan, MA Upayakan Peradilan yang Lebih Bermartabat

WARTALIKA.id – Mahkamah Agung (MA) menggelar refleksi akhir tahun 2024 dengan tema “Dengan Integritas, Peradilan Bermartabat“. Acara ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja peradilan selama setahun terakhir dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan integritas dan martabat peradilan di Indonesia.

Acara ini dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Sunarto, bertempat di Gedung  Mahkamah Agung RI, Balirung Lt. 1, Jl. Medan Merdeka Utara no. 9 -13, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat(27/12/2024).

Integritas peradil bermartabat merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil dan terpercaya. Dengan menjaga integritas, peradil dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Ketua MA RI Sunarto dalam sambutannya, menekankan pentingnya integritas dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. “Integritas adalah fondasi bagi terciptanya peradilan yang adil dan bermartabat. Tanpa integritas, tidak mungkin kita dapat mewujudkan cita-cita hukum yang berkeadilan,” ujarnya.

Dalam refleksi ini, MA juga membahas sejumlah tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan integritas peradilan, seperti kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparat peradilan dan tekanan dari pihak luar. Sebagai tindak lanjut, MA berkomitmen untuk memperkuat pengawasan internal, meningkatkan transparansi, dan memberikan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi para hakim dan pegawai.

Sunarto juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi kinerja peradilan. ‘Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam mengawasi jalannya proses peradilan. Laporan masyarakat sangat berharga bagi kami dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan peradilan,’ ujarnya.

“Dalam upaya mewujudkan peradilan yang bersih dan terpercaya, MA juga telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Komisi Yudisial, Ombudsman, dan masyarakat sipil. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap kinerja peradilan dan mendorong terciptanya sistem peradilan yang lebih akuntabel,” jelas Ketua MA.