LAKSI: Stop Rekayasa dan Politisasi Perkara Judi Online yang Seret Budi Arie!

WARTALIKA.id – Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) melalui Koordinatornya, Azmi Hidzaqi, mengecam keras adanya rekayasa dan politisasi dalam perkara judi online yang menyeret nama mantan Menkominfo, Budi Arie Setiadi. LAKSI menilai Budi Arie saat ini sedang mengalami “trial by the press” atau penghakiman melalui opini media yang tendensius dan tidak berimbang.

Dalam siaran persnya, Rabu, 23/5/2025, Azmi Hidzaqi menegaskan bahwa LAKSI tidak akan takut membela Budi Arie di tengah derasnya opini yang dinilai tidak benar dan sarat fitnah. “Kami mengecam keras adanya rekayasa dalam membangun framing negatif. Masyarakat perlu mencermati bahwa isu judi online ini dilontarkan oleh kelompok tertentu sering kali tidak berangkat dari kepentingan publik, melainkan manuver politis yang sarat agenda tersembunyi,” ujarnya.

LAKSI mendesak semua pihak untuk tetap menghargai asas praduga tak bersalah kepada Budi Arie. “Kami menduga adanya muatan politik di balik berkembangnya isu ini. Opini liar ini sudah ditunggangi oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Budi Arie, ada pihak yang sedang berjuang keras agar kasus ini menjadi perhatian Presiden sehingga menimbulkan kegaduhan dan pro kontra di masyarakat,” lanjut Azmi.

Sebagai informasi, Azmi menjelaskan bahwa tenaga pengawasan dan penindakan (take down) bekerja dan diawasi di bawah pengendalian Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika), bukan di bawah menteri. LAKSI bahkan menduga bahwa Budi Arie Setiadi menjadi korban persekongkolan bandar judi dan justru telah dibohongi oleh bawahannya yang diduga melakukan praktik haram melindungi bandar judi. “Budi Arie telah difitnah terlibat dalam upaya perlindungan situs judi online agar tidak diblokir. Selain itu, namanya dikait-kaitkan dan di-framing dengan aktivitas haram yang dilakukan T yang sebenarnya jauh panggang dari api,” tegas Azmi.

Atas dasar itulah, LAKSI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi terkait isu ini. Berbagai isu hoaks yang beredar di media sosial dinilai dapat memicu keresahan serta merusak stabilitas nasional. “Kami mengingatkan agar masyarakat lebih bijak dalam menerima informasi dan tidak mudah terhasut oleh berita-berita yang belum tentu kebenarannya,” tutup Azmi.