Kontroversi NasDem, Lala Komalawati: Penggantian Ketua DPD Tak Transparan dan Langgar Etik

WARTALIKA.id – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem DKI Jakarta menggelar agenda konsolidasi dan penguatan struktur kepengurusan pada Senin, 21 Juli 2025. Acara berlangsung di Gedung Akademi Bela Negara (ABN), Jalan Pancoran Timur II No.4, Jakarta Selatan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris DPW Partai NasDem DKI Jakarta, Jupiter—yang juga anggota DPRD DKI Jakarta—bersama anggota DPRD lainnya, Riano. Turut hadir jajaran pengurus wilayah, Ketua DPD Jakarta Barat, Sekretaris DPD Rizal U. Sinurat, perwakilan DPD Jakarta Pusat Firda, serta para Ketua DPC dari Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.

Ketua DPC Jakarta Barat yang hadir di antaranya:
Antonius (Kalideres), Melly (Grogol Petamburan), Angel (Palmerah), Lukman (Tamansari), Irwan (Kebon Jeruk), Lala Komalawati (Tambora).

Meski forum dirancang sebagai agenda konsolidasi dan persiapan administrasi penerbitan SK, suasana justru menjadi tegang ketika Sekretaris DPW Jupiter mengumumkan secara langsung pergantian jabatan Ketua DPD. Ia menyebut bahwa keputusan tersebut merupakan keputusan Ketum Partai Nasdem, dan DPW akan mengajukan segera ke DPP.

Namun, pengumuman itu memicu kekecewaan dari sejumlah kader. Mereka menilai langkah tersebut melanggar prinsip demokrasi internal partai karena dilakukan secara tiba-tiba, tanpa dialog terbuka maupun forum musyawarah resmi.

Ketua DPC Tambora, Lala Komalawati, menyampaikan kekecewaannya atas proses pergantian yang menurutnya tidak transparan.

“Penggantian dilakukan secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, meskipun dikatakan bersifat sementara. Ketua DPD yang diganti tidak melanggar fakta integritas partai, bahkan tidak pernah menyatakan mengundurkan diri. Tapi justru seolah dipaksa,” ujar Lala, Selasa (22/07/2025), dikutip dari inewsindonesia.com.

Ia juga menyoroti dugaan adanya rangkap jabatan di tubuh pengurus baru, yang dinilai dapat mengganggu efektivitas kerja organisasi serta bertentangan dengan prinsip profesionalitas.

Lebih lanjut, Lala menegaskan bahwa setiap pergantian posisi strategis semestinya dilakukan melalui forum musyawarah resmi yang melibatkan struktur organisasi secara berjenjang, bukan keputusan sepihak.

“Partai ini dibangun atas semangat restorasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Jika kader di internal saja tidak diberi ruang untuk bicara, bagaimana publik bisa percaya bahwa NasDem adalah partai demokratis?” pungkasnya.

Menurut Lala, banyak pengurus DPC yang hadir turut menyatakan keberatan serupa. Mereka berharap DPW dan DPP Partai NasDem segera memberikan klarifikasi terbuka dan mempertimbangkan kembali keputusan tersebut demi menjaga marwah partai dan kepercayaan kader.