Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Sambut Kritikan Ma’ruf Amin Soal Penghentian Hiba Pesantren di Jabar

WARTALIKA.id –  Gegara kebijakan penghentian bantuan hibah bagi pesantren di Jawa Barat hingga membuat Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin mengkritik kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tersebut.

Tak ingin kritik itu berlama-lama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mulai menanggapi. Dedi mengatakan, dirinya tidak menghapus bantuan tersebut, melainkan sedang melakukan evaluasi. Selama evaluasi, hibah ke pesantren ditunda untuk sementara waktu.

“Nggak apa-apa, saya ucapkan terima kasih buat Pak Kiai yang telah mengoreksi saya. Jadi pemerintah provinsi bukan menghilangkan bantuan hibah pesantren, tapi menunda untuk dilakukan evaluasi,” ujar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Minggu (17/8/2025).

Ia menekankan bahwa evaluasi hibah pesantren untuk memastikan dana tersebut disalurkan secara merata dan mengedepankan asas keadaan sehingga dapat dirasakan manfaatnya.

Selama ini, kata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, penyaluran bantuan hibah pesantren cenderung terpusat di dua daerah, yakni Tasikmalaya dan Garut.

Sementara pesantren di daerah lainnya tidak tersentuh.

“Tetapi yakinlah apa yang saya lakukan demi kepentingan umat agar nanti distribusinya tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya dan kemudian berkeadilan, artinya tidak numpuk aja di Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasik,” tuturnya.

Pemprov Jabar berencana akan menyalurkan kembali hibah ke pesantren tahun depan.

“Ya, nanti 2026 akan mulai kita tata,” ujar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Sebelumnya diberitakan, Ma’ruf Amin mengkritik langkah yang diambil Dedi Mulyadi menghentikan hibah ke pesantren di Jabar.

Ia menyebut kebijakan tersebut tidak sejalan dengan dukungan yang diberikan pemerintah pusat terhadap pondok pesantren.

Menurut Ma’ruf Amin, keputusan Dedi untuk tidak memberikan hibah kepada pondok pesantren adalah sebuah kesalahan besar.

“Itu satu kesalahan besar, di pusat kita mendukung dengan Undang-Undang Pesantren. Kok malah di Jawa Barat anomali, tidak sejalan apa yang dilakukan pusat,” kata Ma’ruf Amin kepada awak media setelah menghadiri Halaqoh Transformasi Untuk Kebangkitan Pondok Pesantren di Sukabumi, Kamis (14/8/2025) siang.