Megawati Soekarnoputri Arahkan Kader PDIP Lawan Penyalahgunaan dan Pengkhianatan Konstitusi

WARTALIKA.id – Pasca Hasto Kristiyanto mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto dan kembali ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, memerintahkan kadernya untuk melawan penyalahgunaan dan pengkhianatan konstitusi.

Megawati Soekarnoputri menyampaikan hal tersebut saat menjadi inspektur upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI di hadapan ratusan kadernya.

“Lawan segala bentuk penyalahgunaan dan pengkhianatan terhadap konstitusi,” kata Megawati di Kompleks Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (17/8/2025).

Adapun perintah untuk melawan pengkhianatan konstitusi menjadi satu dari lima perintah Megawati Soekarnoputri kepada para kadernya.

Putri Presiden RI ke-1, Sukarno, itu juga memerintahkan agar kader PDI-P turun ke masyarakat bukan hanya saat meminta dukungan atau suara.

Kader partai banteng, perintah Megawati Soekarnoputri, harus mendengar keluh kesah masyarakat dan membantu mereka memecahkan masalah yang dihadapi.

Perintah berikutnya adalah kader PDI-P harus disiplin dalam berorganisasi, ideologi, teori, pergerakan, dan perbuatan.

Menurutnya, PDI-P akan menjadi partai yang rapuh jika kader-kadernya tidak disiplin.

“Mudah diombang-ambingkan kepentingan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Megawati Soekarnoputri juga memerintahkan kader PDI-P menjadikan semangat proklamasi sebagai semangat menjaga perjuangan.

“Agar terus berkobar-kobar dalam setiap langkah kita membela kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat,” kata Megawati.

Sebagai informasi, Megawati tidak menghadiri upacara HUT RI di Istana Merdeka bersama Presiden Prabowo Subianto dan para pejabat tinggi negara.

Megawati Soekarnoputri menggelar upacara bersama pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P dan ratusan kadernya.

Putri Bung Karno itu tiba di Sekolah Partai bersama putranya, Muhammad Prananda Prabowo, dan disambut jajaran pengurus partai mulai dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, hingga Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.