Aksi Serentak Ribuan Buruh di Seluruh Indonesia: Tuntut Keadilan di Gedung DPR dan Istana Negara

WARTALIKA.id – ​Ribuan buruh dari seluruh Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa serentak pada Kamis, 28 Agustus 2025. Aksi ini direncanakan akan dilakukan di 38 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota.

​Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan bahwa aksi ini diinisiasi oleh Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Khusus untuk wilayah Jabodetabek, diperkirakan akan ada 10.000 massa yang bergabung. Mereka akan memusatkan aksi di dua titik utama: Gedung DPR RI dan Istana Negara.

​Aksi ini digelar sebagai bentuk penyampaian berbagai tuntutan dari para buruh. Said Iqbal menyampaikan informasi ini dalam sebuah konferensi pers di Jakarta pada Rabu, 20 Agustus 2025.

Said Iqbal menambahkan, di Jabodetabek sendiri akan ada 10 ribu massa yang ikut bergabung. Ia menyebut akan ada dua titik yang difokuskan dalam demo buruh tersebut diantaranya Gedung DPR RI dan Istana Negara.

“Untuk di Jabodetabek akan dipusatkan di gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan di Jakarta. Massa aksi berasal dari Karawang, Jawa Barat, dan Banten Khusus Jabodetabek akan ada 10 ribu yang hadir,” jelas Said Iqbal.

Said Iqbal menyebut, pihaknya akan membawa enam tuntutan dalam aksi demo tersebut. Selain itu, unjuk rasa kali ini akan diberi nama HOSTUM yang merupakan singkatan dari Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah.

Selain menolak upah murah, kata Said Iqbal, para buruh juga akan menyuarakan penghapusan Outsourcing yang dianggap merugikan pekerja.

“Aksi HOSTUM pada 28 Agustus mendatang juga menuntut kenaikan upah minimum di seluruh Indonesia tahun 2026 sebesar 8,5% sampai dengan 10,5%,” pungkas Said Iqbal.

Selain menuntut kenaikan upah minimum di 2026 dan hapus outsourcing serta upah murah, para buruh juga akan melayangkan tuntutan lainnya.

Antara lain: Serang – Banten, Bandung – Jawa Barat, Semarang – Jawa Tengah, Surabaya – Jawa Timur, Medan – Sumatera Utara, Banda Aceh – Aceh, Batam – Kepulauan Riau, Bandar Lampung – Lampung, Banjarmasin – Kalimantan Selatan, Pontianak – Kalimantan Barat, Samarinda-Kalimantan Timur, Makassar – Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan berbagai daerah lain.

Said Iqbal menjelaskan, dari data yang ia peroleh, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan mencapai 3,26%, sementara pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1–5,2%.

Namun kenyataannya, praktik outsourcing masih meluas, termasuk di BUMN.

“Pekerjaan inti tidak boleh di-outsourcing. Outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP No. 35 Tahun 2021 yang melegalkan outsourcing secara luas,” tegas Said Iqbal.

Tututan aksi demonstrasi buruh 28 Agustus 2025

Berikut enam tuntutan para buruh yang akan dibawakan pada aksi 28 Agustus mendatang :
1. Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah (HOSTUM);

2. Setop PHK dan Bentuk Satgas PHK;

3. Reformasi Pajak Perburuhan, dengan menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjad 7.500.000 per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak Tunjangan Hari Raya (THR), hapus p Jaminan Hari Tua (JHT), dan hapus diskriminasi pajak perempuan menikah;

4. Sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru tanpa Omnibus Law.

5. Sahkan RUU Perampasan Aset dan berantas korupsi

6. Revisi RUU Pemilu dan redesign sistem Pemilu 2029.