Peradi Himbau Para Advokat Kawal Putusan RUU KPK di DPR

Peradi

WARTALIKA.idSebagai lembaga negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipandang memerlukan keberadaan Dewan Pengawas. Hal itu menjadi sebuah kebutuhan karena semua lembaga negara seperti Presiden, Mahkamah Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat berkerja pada prinsip saling mengawasi. Hal ini dijelaskan Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi, Dr. Luhut MP Pangaribuan.

“Pak Jokowi mengatakan akan menguatkan sepenuhnya dengan kata lain tidak setuju sepenuhnya dengan isi yang ada didalam RUU KPK itu,” kata Luhut.

Baca Juga :

Ketua Umum Peradi menerangkan apa yang melemahkan andai kata menjadikan Undang-Undang yang ada di dalam RUU KPK :

1. Yang menyatakan bahwa penyidik-penyidik sepenuhnya dari Kepolisian
2. Penuntutan itu harus kordinasi dengan kejaksaan
3. Tentang pengawas yang terlalu besar kekuasaannya sehingga nanti komisioner, penyidik atau penuntut di KPK menjadi tidak Indipenden lagi.

“Itu sudah dinyatakan bahwa itu tidak setuju, dan kita tunggu saja nanti hasilnya. Tapi bisa aja kemungkinan nanti boleh saja Jokowi atau pemerintah tidak setuju, tetapi kalau DPR menyatakan setuju maka dalam waktu 30 hari kalau tidak di sahkan nya RUU itu menjadi UU sama hal seperti UU MD 3 dulu tapi tidak sahkan akan tetapi menurut ketentuan perundang-undangan kita dalam waktu 30 hari akan sah,” kata Ketua Umum Peradi, Dr. Luhut MP Pangaribuan seusai acara diskusi di Hotel Ambharawa, Jakarta Selatan, Jumat (13/9).

Oleh karena itu, maka saya mengajak jajaran advokat untuk ikut mengawal revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi kita setuju dengan RUU KPK ini, misalnya, kata dia Surat Perintah Penyidikan (SP3) diberikan kewenangan itu tidak masalah dan itu juga baik. “Dan harus ada jalan keluar manakala ada bukti lain yang mengatakan bahwa itu tidak maju ke pengadilan jadi harus ada SP3”.

“Kita juga tetap mengawasi nanti khusus yang memberikan izin terhadap penyadapan dan tidak perlu ke pengadilan, diluar itu tidak perlu, kalau itu ditambahkan lagi itu akan melemahkan,” tegas dia.

“Jadi saya terus menghimbau juga kepada advokat supaya mengawal dan mungkin akan diputuskan itu minggu depan, karena tanggal 1 Oktober 2019 Anggota DPR RI akan dilantik,” himbau dia.

Ketua Peradi mengatakan sebelum tanggal 1 Oktober 2019, mungkin akan ada persiapan-persiapan jadi mungkin seminggu sebelumnya.

“Untuk minggu depan akan menjadi krusial apakah Indonesia ini akan jadi Mildstone atau apakah kemudian kita akan mencatat dalam sejarah bahwa pada hari ini pemberantasan korupsi kita itu akan jadi seperti biasa tidak lagi cara-cara yang luar biasa, sebagaimana yang di amanatkan reformasi. Kenapa terjadi reformasi dikarenakan terjadinya korupsi di dalam pemerintahan di orde baru sebagaimana di dalam UU dan TAP MPR mengatakan demikan,” ungkap dia.

Foto : Ketua Umum Peradi, Dr. Luhut MP Pangaribuan saat di wawancarai seusai acara diskusi di Hotel Ambharawa, Jakarta Selatan, Jumat (13/9).

Apakah dalam poin RUU KPK harus berkordinasi dengan Kejaksaan

“Betul Itu sangat melemahkan, jadikan indeoendensi nya tidak ada sebenarnya konsepnya itu adalah jangan penegakan hukum nya excussial atau lebih konkritnya lagi penegak-penegak hukumnya rekenungnya gendut-gendut. Itu yang menjadi lahirnya KPK, karena para penegak hukumnya itu rekeningnya gendut,” ujar dia.

Jadi kalau ini dibiarkan maka fenomena rekening gendut nanti akan menjadi lebih besar nani kedepannya, maka jadi kita akan menghadapi fenomena rekening gendut,” tandas dia.

Pewarta : Agung

Pos terkait