Polisi Amankan Aksi Unjuk Rasa Damai Kabupaten Pegunungan Bintang

  • Whatsapp

WARTALIKA.id – Personel Polres Pegunungan Bintang melaksanakan giat Pengamanan aksi Unjuk Rasa Damai dari Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang yang di laksanakan di Pertigaan Bank Papua Jl. Mabilabol Kabupaten Pegunungan Bintang, Senin(13/7/2020).

Sekitar 70 orang masyarakat yang tergabung dalam aksi tersebut melaksanakan Unjuk rasa damai yang di pimpin oleh sdr. WW Yuventus Opki (Koordinator Lapangan )

Dalam Aksi Unjuk Rasa tersebut di hadiri juga
a. W. Yuventus Opki (Koodinator)
b. Elimelek Kalakmabin (Korlap)
c. Herman Yawalka (Anggota)
d. Lasarus Oktemka (Anggota)
e. Atek (Anggota)

Penyampaian dari Sdr. W. Yuventus Opki (Koordinator Aksi ) menyampaikan bahwa pada intinya, kami melakukan Aksi Demo Damai ini sebagai wujud Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Kabupaten Pegunungan Bintang untuk menolak Kepemimpinan Bupati CODE (Costan Decky) dalam periode 2016 hingga 2020. Kami masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang meminta agar Bupati Costan Oktemka dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang untuk tidak lagi maju sebagai bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Jilid II.

Agustinus Uropmabin (Mantan Anggota DPRD Kab. Peg. Bintang/Mantan Ketua Partai Golkar Kab. Peg. Bintang) menyampaikan bahwa pada intinya, Tujuan yang kita sampaikan adalah bagian dari partai politik jangan tutup mata di negeri sendiri harus profesional memimpin partai politik siap kalah dan siap menang siapa kuat dia menang dan siapa lemah dia kalah, saya pelaku pimpinan partai politik jadi saya sampaikan pimpinan partai politik bukan kawal calon tunjukan professional.
5 (Lima) tahun kita sudah bersama-sama lalui kedepan harus melihat Visi-Misi jangan melihat kepentingan, Visi-Misi itu yang nyata bisa berpihak kepada masyarakat kecil dan daerah ini kita membangun Kabupaten Pegunungan Bintang harus sama dengan Kabupaten lain yang sudah lebih baik dari pada kabupaten ini. Teman-teman yang menjadi mediator mediasi harus sampaikan kepada pimpinan partai politik supaya melihat masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang sedang sakit kita menderita diatas tanahnya kita sendiri, Merdeka buka berarti Papua harus Merdeka tapi Merdeka tanah sendiri Otonomi Khusus harus berlaku,” ujar Agustinus.

Pembacaan Fakta Integritas oleh Sdr. W. Yuventus Opki. Adapun isi Fakta Integritas yang di bacakan ole sdr. W. Yuventus Opki Sbb, Dengan mengalami kondisi daerah yang tidak membawa perubahan 5 (Lima) tahun kepemimpinan Bupati Costan Oktemka, S.IP dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Decky Deal, S.IP dari berbagai dimensi dan sektor maka masyarakat Pegunungan Bintang menyatakan, CODE Jilid II sebagai berikut :

1). Kami masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang meminta dan memohon dengan sangat hormat bahwa Bupati Costan Oktemka dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang untuk tidak lagi maju bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Jilid II.
2). Menindak lanjuti poin 1 (Satu), bahwa kami masyarakat Pegunungan Bintang meminta secara tegas kepada pimpinan ketua-ketua Partai mulai dari pusat di Jakarta, di Provinsi serta di Daerah agar tidak memberikan rekomendasi kepada INCOMBENT untuk diusung menjadi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Periode 2020-2025.
3). Kabupaten Pegunungan Bintang sebagai status zona green dari wabah Covid-19, yang akan melaksanakan Pilbup dari 11 Kabupaten di Provinsi Papua, maka masyarakat Pegunungan Bintang meminta dengan hormat kepada Gubernur Papua untuk menunjuk pejabat sementara (Charteker) selang mengisi ruang Pemerintah di Kabupaten Pegunungan Bintang dengan menimbang akan terjadi gesekan yang mengganggu Kamtibmas di daerah.

Tak lupa penyampaian dari Wakil ketua DPRD Kab. Peg. Bintang Janus Tengket yang pada intinya, Dalam kesempatan ini kami perwakilan dari masyarakat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang sangat apresiasi dan mengucapkan terima kasih banyak, Kami perwakilan DPRD menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang dari 34 Distrik dan 277 Kampung karena Ketua DPRD bersama Ketua I tidak ada di tempat. Seperti yang disampaikan oleh masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang di siang hari ini kami berharap, tetapi kami disini sebagai anggota DPR bukan pimpinan partai politik sehingga kami 5 anggota DPR meminta permohonan maaf. Dari 12 partai politik yang lolos 8 partai politik di Pegunungan Bintang sehingga yang menjadi kursi adalah 8 partai politik dan orang asli Pegunungan Bintang yang pengurus partai politik sehingga dalam kesempatan ini saya sangat apresiasi. Kami menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang bahwa rekomendasi dari partai kepada Paslon Bupati hingga saat ini kami belum mengetahuinya, 8 partai politik yang lolos di Kabupaten Pegunungan Bintang yaitu Partai Demokrat, Nasdem, Gerindra, Golkar, PKB, PKS, Hanura dan PBB.

Pada kesempatan tersebut Kabag Sumda Kompol Willly Ansiga mewakili Kapolres Pegunungan Bintang menyampaikan bahwa, Kami dari pihak aparat keamanan mengucapkan terima kasih untuk kita semua yang sudah menjaga keamanan, mengungkapkan aspirasi dengan baik.

“ Harapan kami setelah kegiatan ini agar kita kembali kerumah masing-masing tanpa kekurangan sesuatu apapun untuk kita membuka aktivitas masyarakat kembali sehingga perputaran ekonomi berjalan dengan baik, Kami juga menghimbau dan mengajak kepada masyarakat Pegunungan Bintang untuk tetap menjaga situasi keamanan ketika menyampaikan aspirasi harus dengan cara yang tertib dan aman tidak perlu melakukan dengan cara negatif yang bertentangan dengan hukum sya juga menghimbau agar kita semua mematuhi protocol kesehatan guna mencegah penyebaran covid – 19 “ Ujar Kabag Sumda “

Ketua Dewan Adat Kabupaten Pegunungan Bintang Yohanes Kakyarmabin juga menyampaikan ini bukan pesta pembangunan ini hanyalah masalah bagi Kabupaten Pegunungan Bintang orang yang tidak tau adat jangan menjadi pemimpin, jangan melantik orang dimalam hari di kediaman Bupati dan kantor Bupati itu bukan kehendak Allah, pemerintahan sudah hancur total berarti dimensi kehidupan sudah rusak.

Aksi Demo Damai oleh Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Kabupaten Pegunungan Bintang tersebut dilaksanakan guna menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang masa kepemimpinan Bupati Costan Oktemka, S.IP dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Decky Deal, S.IP.

Momen tersebut adalah upaya provokasi yang di lakukan oleh oknum maupun kelompok kontra Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang guna mencapai tujuan tertentu. Aksi Demo Damai berasal dari masyarakat kontra Bupati Costan Oktemka, S.IP dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Decky Deal, S.IP yang bertujuan untuk menolak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang untuk mencalonkan diri dalam Pilkada 2020.
Momen Aksi Demo Damai mengandung unsur politik yang di gerakan oleh kelompok maupun oknum yang bertolak belakang dengan kepemimpinan Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang. Tidak menutup kemungkinan apabila aspirasi dari Aliansi Masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang tidak di penuhi dapat diprediksi akan timbul aksi berkelanjutan yang lebih anarkis.

Kepolisian bersama TNI Tetap melakukan monitoring selama berjalannya giat tersebut guna mengantisipasi situasi yang tidak kondusif.

 

Pewarta : FM

Pos terkait