Menyikapi Penempatan Kader TNI-Polri Pada Jabatan Sipil Negara

  • Whatsapp
Menyikapi Penempatan Kader TNI-Polri Pada Jabatan Sipil Negara

Maraknya komentar masyarakat terkait kader dari TNI dan Polri pada jabatan sipil, muncul semakin kuat pasca pengumuna Kabinet Indonesia Maju. Jabatan Menko Maritim (Purn TNI) , Menteri Pertahanan (Purn TNI), Mendagri (Purn Polri, Menteri Agama (Purn TNI), dan Menteri Kesehatan (Purn TNI), dan Kepala Staff Presiden (Purn TNI) adalah jabatan menteri yang disorot oleh publik karena dijabat oleh kader dari TNI/Polri meskipun statusnya sudah purnawirawan.

Penempatan Menteri berasal dari TNI Polri tentu dengan banyak pertimbangan yang merupakan hak prerogatif Presiden. Selain itu juga sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku sehingga tidak bertentangan dengan hukum di Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang merupakan turunan dari UU Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatur tentang anggota TNI/Polri yang alih status ke sipil.

Muat Lebih

Dalam Pasal 155 disebutkan prajurit TNI dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang menduduki jabatan ASN pada instansi pusat diberhentikan dari jabatan ASN.

Di dalam Pasal 159, mengatur persyaratan untuk bisa diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dari TNI/Polri. Setelah mengundurkan diri dari dinas aktif, ada syarat yang harus dipenuhi untuk menduduki JPT utama, diantaranya, memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pascasarjana, punya kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan.

Pos terkait