Maraknya Pekerjaan Proyek Tanpa Papan Nama di Kabupaten Nabire LSM WGAB Angkat Bicara

  • Whatsapp
HARI LAHIR PANCASILA

 

WARTALIKA.id – Sesuai Penelusuran awak media di lapangan, dimana pelaksanaan pekerjaan Peningkatan jalan di Kabupaten bahwa, pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan di beberapa tempat yang ada di kota Nabire tidak di lengkapi Papan Proyek, hal ini jelas jelas melanggar aturan ketebukaan Informasi Publik.

Bacaan Lainnya

Idul Fitri 1441 H

Kegiatan pekerjaan proyek tersebut dilaksanakan tanpa melengkapi papan proyek di lokasi pekerjaan. Belum diketahui, apakah ini sengaja atau memang lupa. Padahal, berdasarkan aturan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah, keberadaan papan proyek wajib dilaksanakan pelaksana kegiatan, meski kadang diduga dipandang sebelah mata oleh para oknum kontraktor.

Seperti temuan awak media terhadap pekerjaan peningkatan jalan di jalan SMP 6 Sama busa, distrik teluk kimi, Kabupaten Nabire, yang di kerjakan oleh PT. Irian Putra Persada (IPP) di mana peleksanaan pekerjaan sudah berjalan beberapa pekan, namun sama sekali tidak terlihat Papan Proyek yang terpasang dilingkungan pekerjaan tersebut.

Setelah di konfirmasi, H. Hamsa selaku pimpinan PT. IPP yang berkantor di Jln. Silas Papare No. 29 Siriwini, Kecamatan Nabire, terkait pekerjaan Peningkatan jalan yang belum memasang papan proyek, namun H. Hamsa dengan nada enteng menjawab bahwa, “akan kami pasang,” jawab H. Hamsa.

Tim investigasi Nasarudin mengatakan, Seharusnya pemasangan Papan proyek sebelum atau bersama – sama dipasang pada saat pekerjaan mulai di laksanakan, namun pada saat di konfirmasi H. Hamsa terkesan elergi dengan Awak media,”jelas Nasarudin.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB) Provinsi Papua Yerri Basri Mak mengatakan, Kewajiban memasang plang papan nama tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek. Sesuai aturan, seharusnya saat mulai dikerjakan harus dipasang plang papan nama proyek, Supaya masyarakat mengetahui jumlah anggaran dan bisa ikut serta mengawasinya,” Ujar yeri kepada media WARTALIKA di Jayapura. Senin, (23/09/201).

Seraya menjelaskan isi papan proyek, diantaranya memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pengerjaan proyek.

Lanjut Yerri, Tidak terpasangnya plang papan nama pada sejumlah proyek itu bukan hanya bertentangan dengan Perpres. Tapi juga tidak sesusai dengan semangat transparansi yang dituangkan pemerintah dalam Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP),” terangnya.

“Transparansi mutlak dilakukan. Masyarakat berhak tahu, dana yang digunakan kan milik masyarakat juga. Pemerintah seharusnya mengingatkan setiap pelaksana untuk memasang papan proyek di lokasi, kalau tidak digubris ya sebaiknya diberi sanksi,” harap Yerri.

Sementara itu, tidak adanya papan proyek di lokasi pekerjaan memunculkan berbagai pertanyaan, salah satunya terkait sumber dana yang digunakan untuk proyek yang saat ini mulai berlangsung baik di pedasaan maupun kelurahan, apakah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau dari dana lain semisal Dana Desa.

“Nah persoalan seperti ini dampak dari tidak transparansi. Kalau terpasang papan proyek dan disebutkan sumber dananya kan tidak akan menimbulkan prasangka ini itu,” kata Ketua LSM WGAB.

Lanjut kata Yerri, terlepas apapun itu sumber dana yang digunakan, baik dari APBN atau APBD, papan proyek tetap harus dipasang. Menurutnya, transparansi anggaran ini untuk menghindari terjadinya doble anggaran pada satu pekerjaan yang tengah dikerjakan.

Maka itu pemerinta serta pihak penegak hukum segerah mengusut tuntas para oknum kontraktor yang tidak memenuhi serta melanggar aturan dalam pelaksanaan pekerjaannya, “segerah di tidak tegas”, tandas Yerri Basri Mak.

Pewarta: RK

Pos terkait