Figur Publik RA Kembali Ditangkap, Kegagalan Kebijakan Narkotika

  • Whatsapp

WARTALIKA.id -Pemberitaan media menunjukkan bahwa dari 2019 hingga September 2020 ini setidaknya terdapat sekitar 31 publik figur yang terjerat dalam kasus narkotika, diantaranya penyanyi berinisial RA.

Terkait hal itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (Koalisi Reformasi Kebijakan Narkotika), M. Afif Abdul Qoyim menilai penangkapan RA yang kedua kalinya adalah bukti nyata gagalnya rezim kebijakan narkotika saat ini yang tidak menunjukan signifikansi perbaikan situasi.

Bacaan Lainnya

“Sebelumnya, terdapat pula publik figur berinisial TP (2 kali), RR (3 kali), dan J (2 kali) yang kembali berurusan dengan hukum terkait kasus narkotika,” ujar Afif dalam keterangan tertulisnya, Ahad, (6/9/2020).

Dia menyebut, ada sejumlah hal yang patut disorot. Yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengedepankan metode pemenjaraan terhadap orang yang terlibat narkotika.

“Kebutuhan pengguna narkotika untuk memulihkan kesehatan menjadi tidak terpenuhi dan hal ini membahayakan kondisi kesehatan pengguna  narkotika,” katanya.

Dalam UU Narkotika, Afif menjelaskan ada dua jenis rehabilitasi, yaitu medis dan sosial. Namun, skema di UU ini memperlihatkan bahwa upaya rehabilitasi masih dilihat sebagai penghukuman.

“Hal ini tidak selaras dengan aspek kesukarelaan dalam hak atas kesehatan. Padahal, kemungkinan sukses akan lebih besar jika rehabilitasi dilakukan sukarela,” tambah dia.

Menurut Afif, UU Narkotika juga melimitasi pengguna narkotika mengikuti rehabilitasi medis sebanyak 2 kali masa perawatan. Regulasi ini, kata dia, tidak mempertimbangkan situasi adiksi yang berpotensi kambuh (relapsing) ke depannya.

“Kebijakan Indonesia hari ini terlalu fokus pada tujuan abstinen (tidak memakai sama sekali) yang mana menutup mata pada perjuangan seseorang dalam perjalanan pemulihannya,” urainya.

Koalisi juga melihat ada tantangan besar bagi orang-orang yang bekerja di bidang rehabilitasi karena pergeseran tren pemakaian heroin ke sabu-sabu.

“Karena itu, perlu ada penyesuaian metode dan pendekatan pada upaya-upaya pemerintah yang tidak hanya dari aspek rehabilitasi, tapi juga pencegahan,” tegasnya.

Indonesia, kata Afif, masih terlihat gagap untuk menghadapi merebaknya narkotika sabu di masyarakat. Sehingga, menunjukkan pada publik hal yang mudah dilakukan, yaitu menangkap pengguna.

“Kasus hukum seperti RA hanya akan kembali berulang. Ditambah lagi, program rehabilitasi sebagai upaya pemulihan ternyata masih menimbulkan persoalan secara regulasi dan implementasinya,” pungkasnya.

Pos terkait