Silaen: Sesama Penegak Hukum Harus Saling Menghormati

  • Whatsapp
Direktur Eksekutif Laksamana Samuel F Silaen
Direktur Eksekutif Laksamana Samuel F Silaen

WARTALIKA.id – KPK RI tidak boleh merasa paling hebat atau hero dalam melakukan penegakan hukum, apalagi terkait kasus Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki. KPK ini kan sifatnya adhoc saja (menurut Fahri Hamzah), justru harus memperkuat institusi kejaksaan, kehakiman dan kepolisian.

“Cara yang dipertontonkan KPK saat ini dapat merusak suasana kebatinan yang dialami Kejaksaan Agung (Korps Adhyaksa) yang notabene sesama lembaga penegak hukum yang punya kekuatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. KPK tak perlu mengurusi pekerjaan internal kejaksaan, kecuali sudah diminta kejaksaan karena sudah tak mampu, lain ceritanya, “kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F. Silaen kepada wartawan di Jakarta (7/9).

Bacaan Lainnya

Jangan lupa, KPK juga di isi oleh para jaksa, jangan sampai terjadi gesekan yang menimbulkan duka-lara dihati para jaksa diseluruh Indonesia. Bila ada anggota Kejaksaan yang melakukan perbuatan tercela itu adalah oknum, Silaen membela kejaksaan agung sebagai institusi/ kelembagaan, bukan pada person-nya, artinya kejaksaan harus menuntaskan kasus-kasus yang sedang ditangani secara profesional dan transparan, “ujar Silaen.

KPK lakukan saja tugas dan fungsinya sesuai UU yang sudah dirubah itu, itulah payung hukumnya. KPK jangan merasa paling hebat atau suci dalam melakukan penegakan hukum. Masing-masing lembaga/ institusi jaga diri dari bujuk rayu, agar tetap profesional, tegas, berlaku adil, humanis, dan jangan sampai ‘apes’ dalam perjalanannya, “tegas Silaen.

Silaen, menyarankan agar berhati-hati/ mawas diri masing- masing lembaga/ institusi penegak hukum, menjaga keharmonisan dan kebersamaan sesama institusi/ lembaga penegak hukum. Sebab banyak kasus- kasus yang belum terselesaikan, terkait banyak hal yang ada di KPK dan di institusi penegak hukum lainnya, “imbuhnya.

KPK fokus saja membenahi/ menuntaskan pekerjaan rumah (PR)nya, yang masih menumpuk karena belum terselesaikan dengan tuntas. Sebut saja kasus reklamasi teluk Jakarta. Kasus reklamasi ini sempat sangat heboh, tapi sekarang menguap tanpa ada kejelasan, kayak ‘panas-panas tai ayam’, akar masalahnya tak pernah dituntaskan, “beber Silaen.

Rakyat sudah tak tahu harus bagaimana, selain memaklumi kondisi negara saat ini, bahkan mungkin saja ada sebagian sudah masa bodoh atau bahkan apatis melihat tingkah- laku para penegak hukum, khususnya di pelosok negeri ini. Kalau yang berkasus adalah orang ‘kecil’ sepertinya ganas dan brutal contoh kasus penyerobotan tanah rakyat (adat kinipan), banyak kasus yang ada diberbagai pelosok daerah, rakyat kecil jadi korban, ini melukai rasa keadilan masyarakat, “ujar Silaen.

Harusnya KPK RI turun kebawah, bekerjalah dalam keheningan dan kesunyian, tak perlu harus ‘makan puji’. Rakyat tahu masih banyak kasus-kasus korupsi yang mangkrak dan tak ada kejelasan hingga kini. Jika tak mampu mengungkap dan menuntaskan pekerjaan dirumah sendiri, KPK tak perlu mengambil ‘job’ pekerjaan yang sudah sedang dikerjakan oleh sesama rekan penegak hukum, “tegas Silaen.

KPK jangan sampai dicap seperti kurang kerjaan. Carut- marut penegakan hukum menjadi PR besar bangsa ini, baru-baru ini seorang Menteri Mahfud MD saja mengeluhkannya, bagaimana dengan rakyat biasa. Permasalahan ini carut-marut hukum di Indonesia ini harus diurai oleh pemerintah, bukan hanya di’omong- omongin’ saja, “kritik Silaen.

Luasnya wilayah Indonesia ini belum sepenuhnya ter ‘handle’ dengan baik. Kasus- kasus pelanggaran hukum yang terjadi diberbagai pelosok negeri ini, nun- jauh disana, rakyat biasa berjuang keras mempertahankan hak miliknya, dll, “ujarnya.

Misal, kasus penyerobotan tanah adat kinipan di Kalimantan Tengah, kasus pembalakan hutan, kasus pembakaran hutan, kasus salah tangkap, itu perlu ditindaklanjuti juga oleh KPK jika memang kurang kerjaan. Itu semua kasus besar yang merampok kekayaan rakyat dan anak cucunya, “ungkap Silaen.

KPK, Korps Adhyaksa, Polisi dan kehakiman sebagai institusi penegak hukum harus menghadirkan keadilan dan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu. Institusi penegak hukum juga harus mampu membersihkan wajahnya yang mungkin penuh ‘bopeng-bopeng’ disana-sini, tandas Silaen.

Pos terkait