Komnas PA Minta Pemerintah Segera Terbitkan Rancangan PP tentang Kebiri Kimia

  • Whatsapp

WARTALIKA.id – Demi kepentingan utama perlindungan anak dari serangan kekerasan seksual di Indonesia, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) bersama 289 Lembaga Perlindungan Anak (LPA) se-Nusantara meminta pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

“RPP tentang Kebiri sebagai hukuman tambahan yang diatur dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Perpu No.01 Tahun 2017 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ini sudah tepat dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat khusus anak-anak sebagai korban kejahatan seksual,” ujar Ketua Umum Komnas PA, Arist Merdeka Sirait dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis, (24/9/2020).

Bacaan Lainnya

Menurut dia, bahwa Komnas PA dan LPA se-Nusantara meminta Setneg untuk segera menerbitkan PP tentang Kebiri sebagai hukuman tambahan dan diluar pidana pokok bagi predator-prefator kejahatan seksual anak.

“Karena PP ini sungguh sangat dibutuhkan dalam memutus mata rantai kasus kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak yang terus-menerus dapat merusak masa depan anak,” kata Arist.

Ia menjelaskan, dengan terbitnya PP kebiri kima itu sebagai hukuman tambahan dan termasuk pemasangan chip untuk memantau gerak-gerik pelaku predator ditengah- tengah masyarakat sehingga korban mempunyai kepastian hukum.

‘Kami berharap bisa memberi efek jera dan dapat mengurangi kasus kejahatan seksual,” terangnya.

Berdasarkan data dan jumlah sebelum Indonesia di landa virus wabah Corona maupun di masa pandemi Covid-19 angka kejahatan anak terus meningkat.

“Pada periode awal Maret hingga akhir September 2020 menerima 2.729 kasus pelanggaran hak anak. Dimana 52% kasus yang diterima Komnas Perlindungan anak didominasi kasus kekerasan seksual,” kata Arist.

Untuk itu sambung dia, PP Kebiri ini sangat dibutuhkan sekalipun masih terus menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat khususnya bagi pegiat hak asasi manusia (HAM) dan institusi Ikatan Dokter Indonesia(IDI).

“Padahal berdasarkan keterangan Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dengan lahirnya PP Kebiri sebagai hukuman tambahan dan diharapkan dapat menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” paparnya.

Sanksi pidana berupa kebiri kimia dan pemasangan alat elektronik itu diatur dalam UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Nantinya, RPP tentang Kebiri mengatur tata cara pelaksanaan kebiri kimia, pelaksanaan alat deteksi elektronik rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk itu, Komnas PA meminta Setneg segera mengesahkan PP Kebiri untuk mendapatkan nomor registrasi negara. Apalagi jumlah kasus pelanggaran hak anak yang terus mengkhawatirkan.

“Komnas PA Indonesia dan Komnas Anak DKI Jakarta akan segera membentuk Tim advokasi dan litigasi untuk pemulihan dan reintegrasi sosial anak untuk mengawal RPP Kebiri, sekaligus memberikan penjelasan kepada masyarakat dan organisasi profesi seperi IDI. Dalam waktu dekat kami akan melakukan koordinasi percepatan dengan Kementerian PPPA,” jelas Arist.

Pos terkait