Setwapres Diduga Intervensi Sengketa Bumigas Energi vs Geo Dipa Energi

  • Whatsapp
Bumigas Energi

WARTALIKA.id – Perusahaan PT Bumigas Energi mendapat tekanan dari kekuasaan dalam memperjuangkan haknya terkait kerjasama dengan PT. Geo Dipa Energi di proyek panas bumi Dieng dan Patuha.

Selain campur tangan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat Surat Rekomendasi yang salah terkait rekening Bumigas di HSBC Hongkong, ada juga intervensi dari Sekretariat Wakil Presiden saat Jusuf Kalla menjabat Wakil Presiden.

Bacaan Lainnya

Pencegahan Covid 19

Seperti diketahui, PT Bumigas Energi memenangkan tender pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng di Jawa Tengah dan PLTP Patuha di Jawa Barat. Tender dilakukan oleh PT Geo Dipa Energi pada 2002.

Dalam perjanjian kerjasama yang diteken kedua pihak (No. KTR 001/GDE/II/2005 tanggal 1 Februari 2005), PT Bumigas sebagai pemodal atau pencari modal, terlibat dalam pembangunan PLTP, dan hak mengelola bersama dengan PT Geo Dipa Energi. Kerjasama ini dikenal dengan istilah build operate together transfer (BTOT).

Menurut Kuasa Hukum PT Bumigas Energi, Khresna Guntarto, belakangan diketahui, PT Geo Dipa ternyata tidak mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Panas Bumi dan Izin Wilayah Kerja (WKP).

“Karena tidak mau mengambil risiko PT Bumigas menunggu adanya kejelasan izin untuk melanjutkan kerjasama,” ucapnya.

Namun, belakangan ada intervensi dari kekuasaan yang hendak menyingkirkan PT Bumigas dari kerjasama itu Pada 3 Agustus 2007, Bumigas diundang oleh Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) lewat Surat No.: B. 1995/ Setwapres/ 04/ 08/ 2007.

Surat itu diteken oleh Achmad Sanusi, Deputi Seswapres Bidang Dukungan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan. Belakangan, Achmad menjadi Komisaris Utama di PT Geo Dipa.

Dalam pertemuan itu, dari PT Bumigas hadir Komisaris Utama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Rozi, Direktur Utama Hariono Muliawan, dan Direktur Operasional Agus Setiabudi.

Sementara dari Setwapres dihadiri oleh M. Abdul dan Achmad Sanusi selaku pihak yang mengundang. Hal mana Sekretariat Wakil Presiden saat itu turut campur terkait dengan pelaksanaan Proyek PLTP Dieng-Patuha.

Dalam pertemuan itu, kata Khresna PT Bumigas diminta mundur oleh orang-orang di Kantor Setwapres. Achmad Sanusi sendiri saat ini menjadi Komisaris Utama di PT Geo Dipa Energi.

“Perlu diketahui saat rapat tersebut berlangsung posisi Wakil Presiden RI dijabat oleh M. Jusuf Kalla,” beber Khresna Guntarto dalam keterangan rilis yang diterima WARTALIKA.id di Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Intervensi kekuasaan politik dalam sengkarut pengelolaan panas Bumi Dieng-Patuha juga semakin terliht pada 2016.

Seorang yang mengaku sebagai perwakilan dari Solihin Kalla bernama Damos, mendatangi Kantor Hukum BNP Law Firm. Orang itu meminta BNP melobi jajaran direksi dan pemegang saham Bumigas Energi untuk melepas sahamnya.

“Permintaan itu tentu saja kami tolak,” kata Guntarto.

HUT PERSIT KCK

Pos terkait