Kementerian ATR/BPN Klaim Omnibus Law Mampu Turunkan Harga Rumah

  • Whatsapp
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto

WARTALIKA.idRancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja kembali menjadi perbincangan, terutama ketika terjadi penolakan dari masyarakat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memaparkan sejumlah keunggulan Omnibus Law terhadap sektor properti. Salah satu aturannya bahkan disebut-sebut mampu menurunkan harga rumah di masa mendatang.

Aturan yang dimaksud adalah soal bank tanah yang dimuat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Beleid ini diyakini dapat meningkatkan sektor properti terutama dalam pengadaan lahan untuk hunian.

Bacaan Lainnya

Idul Fitri 1441 H

Sekretaris Jendral Kementerian ATR/BPN Himawan Arif Sugoto mengatakan adanya bank tanah di perkotaan bisa meminimalkan charge (biaya) tanah, sehingga komponen biaya untuk perumahan akan lebih murah dan akan mendorong sektor properti bisa tumbuh lebih baik lagi.

“Hal itu dimungkinkan sebab selama ini penyebab harga rumah terus melambung karena mengikuti kenaikan harga tanah itu sendiri,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto dalam acara diskusi media bertajuk 4 Klaster Omnibus Law di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Lanjut kata Sekjen ATR/BPN menjelaskan harga rumah itu mahal bukan karena harga konstruksinya yang mahal tapi karena kenaikan harga tanah yang melambung, akibatnya masyarakat berpenghasilan rendah tidak pernah bisa membeli rumah (di perkotaan).

“Harga tanah di perkotaan sulit ditekan karena rata-rata sudah dikuasai swasta sehingga pemerintah kehilangan kewenangannya untuk mengendalikan harga tanah tersebut. Untuk itu, pengadaan RUU tersebut dianggap penting untuk menyeimbangkan kembali peran pemerintah dalam pengendalian harga tanah itu,” imbuh Sekjen ATR/BPN Himawan.

Sekjen ATR/BPN menjelaskan Omnibus law tersebut hanya mengubah pasal-pasal yang menghambat atau menambah ketentuan mengenai baru, misalnya mengenai pengadaan tanah untuk kawasan ekonomi khusus.

Sebagai informasi, Kementerian ATR/BPN bertanggung jawab atas empat klaster dalam RUU Cipta kerja. Keempatnya yaitu kemudahan berinvestasi, pengadaan tanah, kawasan ekonomi khusus, dan kemudahan dalam perizinan.

“Salah satu kendala kurang investasi di Indonesia adalah ketersediaan tanah siap pakai untuk keberlangsungan usaha. Keberhasilan Vietnam menggaet investor asing karena tersedianya tanah siap pakai untuk keperluan bisnis/usaha,” tandas Himawan.

Swasta punya land bank (bank tanah) lebih banyak, kata dia masa negara kalah sama swasta. Makanya di sini peran pemerintah harus menyeimbangkannya kembali lewat bank tanah yang bisa dipakai untuk kebutuhan investasi maupun kebutuhan mendukung reforma agraria.

Sempat hampir disahkan lewat Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertahanan. Sayangnya, RUU itu malah gugur tak jadi ketok palu. Hingga akhirnya pemerintah merancang Omnibus Law Cipta Kerja dan aturan ini disematkan dalam klaster Pengadaan Tanah. Sehingga nasib pengadaan bank tanah selanjutnya akan bergantung pada pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja.

Selain pengusaha, pemerintah juga kerap menghadapi masalah dalam pengadaaan tanah terutama untuk proyek infrastruktur.

Pos terkait