Aliansi SKB Menduga Dalang Kerusuhan dari Pemerintahan

GTV

WARTALIKA.id  – Aliansi Masyarakat Profesional dan Akedemisi Suara Komponen Bangsa (SKB), mengelar jumpa pers/diskusi publik bersama media dengan tema “Kematian Dalam Proses Ber-Demokrasi”, di The Apollo Cafe, Hotel Ibis, Jakarta, Selasa (11/6) siang.

Berdasarkan dari keterangan pernyataan beberapa narasumber dalam jumpa pers tersebut Ubaidilah Badrun, Bungas T. Fernando Duling, Edyasa Girsang, dr. Indra P. menanggapi tentang demokrasi politik di pemerintahan saat ini.

Bungas T. Fernando Duling, selaku Sekjen ARUN mengatakan, yang paling utama adalah tentang matinya, kematian dalam berdemokrasi bagi masyarakat Indonesia saat ini, semua pemberitaan selalu tidak benar dan terkesan tidak adanya keadilan.

Lanjut Fernando memaparkan, contohnya Narasi “Makar” telah menjadi alat pembenaran Pemerintah dalam tindakan yang mengakibatkan korban jiwa, kekerasan dan merendahkan martabat hak asasi manusia.

“Bukanlah dalam UUD 1945 Pasal 28 G (2) disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia,” tuturnya.

Fernando menjelaskan, selain itu dalam pasal 28 B (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks ini telah diabaikan aparat keamanan negara melalui tindakan represif Polri yang tidak dibenarkan apapun alasannya.

“Secara substantif menunjukan “TRIBRATA” telah dikhianati dan hilanglah makna perjuangan pemisahan TNI-Polri, karena pendekatan represif sebagai perangkat keamanan sipil digunakan. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan, sistem politik Indonesia, sistem pemilu 2019, berjalan tidak efektif dan melanggar nilai-nilai demokrasi. Oleh karenanya harus dievaluasi secara mendasar,” tuturnya.

Sementara itu Edyasa Girsang mengatakan bahwa diduga ada dalang kerusuhan aksi demo 21-22 Mei di Bawaslu itu justru ada didalam tubuh pemerintahan itu sendiri, Bahkan sosok tersebut dulu pernah menjabat Panglima ABRI dalam era 98′ dan sekarang telah menjabat sebagai Menko Polhukam.

“Tentunya pasti masyarakat tahulah itu,” tutur Edyasa saat di wawancarai oleh wartawan di The Apollo Cafe, Hotel Ibis, Jakarta Selasa (11/6).

Ubaidilah Badrun, selaku Akademisi  menyampaikan, maka kami dari Suara Komponen Bangsa, menuntut :

  1. Menyerukan agar seluruh komponen anak bangsa bahu membahu menjaga persatuan Indonesia,  dan tidak terjebak oleh politik kekuasaan.
  2. Meminta pertanggung jawaban negara atas tragedi kemanusian dalam proses pemilu saat ini.
  3. Jika negeri ini sudah tidak ada lagi keadilan,  maka kami akan memaksa dunia Internasional melakukan pengadilan atas kejahatan kemanusiaan.
  4. Kita harus benar benar menjaga kedaulatan rakyat atas negeri dengan menghormati hak pilih rakyat.
  5. Menolak intervensi ekonomi asing yang membuat kedaulatan Indonesia menjadi lemah.

“Dan yang terpenting kami selalu mengingatkan kembali kepada semua anak bangsa bahwa kondisi Indonesia sedang memburuk, mohon perkuatkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta utamakan kepentingan nasional diatas segalanya,” tutupnya.

Pewarta : Agung

GTV

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.