Delapan Fungsi dan Struktur Badan Regulasi Nasional Usulan PSHK

  • Whatsapp
PSHK

WARTALIKA.id –¬†Rencana pembentukan lembaga yang fokus kepada fungsi peraturan perundang-undangan di tingkat Pemerintah terus bergulir. Presiden Joko Widodo terus mengusung gagasan ini dari mulai kampanye pada Pemilu 2019, sampai kepada rencana kelembagaan yang akan dipimpinnya pada periode 2019-2024. Tentu gagasannya bukan hanya perihal ada atau tidak ada lembaga baru, tetapi bagaimana desain kelembagaan yang dipilih, dan bagaimana peran lembaga tersebut dapat menjawab berbagai permasalahan yang ada dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan di tingkat Pemerintah.

Fajri Nursyamsi., S. H., M. H selaku Direktur Advokasi dan Jaringan PSHK mengatakan berdasarkan kepada pemikiran tersebut, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) memandang positif gagasan Presiden Joko Widodo untuk membentuk lembaga baru.

“Dalam pandangan PSHK, lembaga baru ini seharusnya menjadi bentuk dari penggabungan berbagai fungsi terkait dengan peraturan perundang-undangan yang selama ini tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga,” ujar Fajri dalam acara diskusi dengan tema Pembentukan Badan Tunggal Regulasi di Cafe Upnormal, Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa (27/8).

Lanut ia menjelaskan keberadaan lembaga ini harus mampu memperkuat pelaksanaan kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh Presiden.

“Selain itu, keberadaan lembaga ini juga harus disertai keinginan menyelesaikan berbagai hambatan peraturan perundang-undangan di Indonesia,” terang dia.

Direktur Advokasi menjelaskan untuk mewujudkan gagasan itu, PSHK mengusulkan dibentuknya Badan Regulasi Nasional (BRN) yang akan memiliki 8 fungsi untuk dilaksanakan. Adapun 8 fungsi itu adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Peraturan Perundang-undangan
2. Penyusunan, Pembahasan, dan Pengesahan Peraturan Perundang-undangan
3. Pengundangan Peraturan Perundang-undangan, Publikasi, dan Edukasi Regulasi
4. Harmonisasi dan Sinkronisasi
5. Pusat Data, Penelitian dan Pengembangan
6. Monitoring dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan
7. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Terkait dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
8. Litigasi Peraturan Perundang-Undangan

“8 (delapan) Fungsi tersebut merupakan cerminan dari struktur kelembagaan BRN. PSHK menggagas agar BRN dibentuk sebagai lembaga setingkat Kementerian, dengan Kepala Badan setara Menteri,” ujar dia.

“Kesekretariatan BRN dipimpin oleh pejabat setingkat Eselon Ia (sekretaris utama). Kepala BRN dibantu oleh Deputy setingkat eselon I sesuai dengan tugas dan fungsi BRN. Selain itu, BRN berwenang membentuk instansi vertikal sampai Kabupaten/Kota,” tutur dia.

“Keseluruhan pembentukan BRN tersebut memerlukan langkah-langkah pasti kedepannya. Salah satu langkah yang harus ditempuh adalah dalam melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Keseluruhan desain kelembagaan tersebut harus masuk dalam materi muatan revisi UU Nomor 12/2011 sehingga memiliki dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaannya,” tandas dia.

Pewarta : Agung

  • Whatsapp

Pos terkait