Kelompok Tani Simalungun Kirim 2 Surat ke Kantor Staf Presiden dan Setneg

  • Whatsapp
Kelompok Tani Simalungun
Foto : Kelompok Tani Simalungun saat di Kantor Staff Presiden dan Sekretariatan Negara

WARTALIKA.idGabungan Kelompok Tani Simalungun, Sumatera Utara yang berjumlah 8 orang datang ke Jakarta. Pada akhirnya Kelompok Tani Masyarakat Simalungun menginjakan kakinya di Kantor Staf Presiden dan Sekretariatan Negara, untuk menyerahkan surat dokumen tentang lahan perkebunan seluas 1.538 hektare, kepada Staff KSP dan Setneg di KSP, Gedung Bina Graha, Jl. Veteran Gambir, Jakarta Pusat, Selasa 24 September 2019.

Meskipun gelombang besar aksi demo mahasiswa di gedung DPR/MPR tidak menyurutkan Gabungan Kelompok Tani Masyarakat Simalungun mendatangi KSP dan Setneg bertepatan dengan Hari Tani Nasional 2019, Kelompok Tani datang dari Medan langsung khusus untuk mengadu permasalahan ini kepada Presiden Joko Widodo dan Kepala Staff Presiden, Moeldoko.

Bacaan Lainnya

Idul Fitri 1441 H

“Kami ingin meminta kepada Pak Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) atau pun Bapak Presiden untuk membantu kami, yang selama ini kami mengharapkan lahan kami kembali yang telah dikuasai oleh PTPN IV, khususnya di Simalungun selama 35 tahun di mana lahan tersebut sudah diputuskan Pansus,” kata Senen perwakilan kelompok tani Simalungun, saat di wawancarai oleh para wartawan, di KSP Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).

“Intinya dalam surat putusan itu diminta menyerahkan lahan Kelompok Tani Simalungun yang telah dirampas pihak PTPN IV Medan, disuruh menyerahkan ke petani nyatanya sampai sekarang tidak juga diserahkan,” imbuh Senen. [baca juga : PTPN IV Diduga Rampas Lahan, Petani : Pak Jokowi Tolong Kami]

Kelompok tani menjelaskan, lahan perkebunan sawit seluas 1.538 hektare dirampas PTPN IV dan masalah ini sudah berjalan 35 tahun lamanya. Senen berharap permasalahan ini direspons Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Di sini kami memohon pada Bapak Moeldoko maupun Bapak Presiden untuk membantu kami menyelesaikan permasalahan kami selama 35 tahun yang kami tunggu-tunggu belum selesai,” ujar Senen.

Senen mengaku pihak PTPN IV belum merespons aspirasi dari kelompok tani Simalungun. Saat ke KSP, mereka membawa sejumlah bukti berupa surat-surat.

“(Surat) dari gubernur, menyatakan penundaan HGU sementara sebelum ada penyelesaian masalah tanah. Tapi tak juga dilakukan, dan bukti-bukti yang lain seperti alas hak (Dokumen) kita ada, peta kita punya, ada semua. Tapi nggak juga dihiraukan,” pungkas Senen.

Pewarta : Agung

Pos terkait