Usai Bayar PTSL Rp 3,5 Juta, Warga Cenderawasih 8 Cengkareng Barat Merasa Tertipu

  • Whatsapp
Foto : Ilustrasi/Net

WARTALIKA.id – Alih-alih ingin memiliki surat Sertifikat Hak Milik (SHM) lahan seluas 60 m², nyatanya diduga malah tertipu oleh Yosep Hambali selaku Ketua RT 07 RW 007 dan H. Jaya Ketua Pokmasdartibnah, yakni, kedua oknum yang mengaku sebagai petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat dan Wali Kota Jakarta Barat.

Dengan mengiming-imingi surat Sertifikat, kedua oknum itu diduga meminta uang sebesar Rp.3,5 juta untuk biaya kepengurusan di BPN Jakarta Barat. Kala itu bertepatan dengan pemutihan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sekira tahun 2017 silam.

Baca Juga :

Pencegahan Covid 19

Ironisnya, mulai dari A sampai Z, sejumlah warga di Jalan Cenderawasih 8 RT 06 RW 007, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat itu belum mendapat sertifikat tersebut usai membayar biaya PTSL kepada kedua oknum.

“Pak Haji Jaya dan Ketua RT Yosep menjemput bola kerumah saya meminta uang, berselang beberapa hari kemudian mereka datang lagi bersama dua orang yang saya tidak kenal mengaku dari BPN untuk mengukur, itu ada dua kali ukur. Dan saya sudah melunasi biaya tersebut,” ungkap A warga Cenderawasih 8 RT 06 RW 007, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Senin 7 Oktober 2019.

Kepada WARTALIKA.id, A membeberkan beberapa nama yang mengalami hal sama, ia juga mengaku merasa dirugikan.

“Iya kalau engga ada kejelasan kaya gini saya merasa dirugikan, sebab terakhir janjinya sedang diproses, mau sampai kapan selesai, jadi saya minta ini supaya di ungkap,” sambungnya.

Ditempat terpisah, saat di konfirmasi Jaya berdalih bahwa keterlambatan proses PTSL di karenakan dari kinerja pihak BPN Jakbar. Sementara uang yang dikutip oleh Tim Pokmasdartibnah berdasarkan untuk keperluan petugas ukur BPN dilokasi para pemohon.

“Warga yang mana coba sebutin biar sama-sama enak, saya kan engga ada yang gaji, ini juga masyarakat yang minta, jadi waktu itu RT dan RW yang mengumumkan. Nah pengumuman tersebut barulah mereka (pemohon) datang kemari, kita engga ada jemput-jemput mereka buat apa?,” kata Jaya saat dikonfirmasi WARTALIKA.id, pekan lalu.

Lebih jauh Jaya menjelaskan bahwa terbentuknya Pokmas ini atas perintah dari BPN sejak tahun 2012 pada jaman Bapak Ginanjar dan Bapak Iyos selaku pelopor.

“Sampai sekarang Pokmas ini belum dibubarin, karena anggota kita termasuk RT dan RW,” jelasnya.

Sementara sebelumnya AN yang juga merupakan korban kedua oknum juga membeberkan hal yang sama. Wanita tua itu mengaku sudah membayar biaya untuk pengukuran tanah sebesar Rp. 1 juta kepada petugas dari Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah) Kelurahan Cengkareng Barat berinisial J.

Namun, harapan AN ingin memiliki sertifikat berakhir kandas atas alasan hasil gambar di lokasi tersebut buram, usai dilakukan pengukuran ulang hingga beberapa kali oleh J.

“Saya saja sudah dua tahun belum jadi-jadi, awalnya bapak J janji cuma setahun sertifikat jadi. Tapi malah kemarin itu diukur lagi katanya burem gambarnya, jadi dijanjiin setahun lagi, padahal pemutihanya sudah habis,” keluh AN, pemilik tanah seluas 130 m² saat diwawancarai WARTALIKA.id di lokasi tersebut, Senin 23 September 2019. [baca juga : Oknum Pokmasdartibnah Cengkareng Barat Diduga Pungut Biaya PTSL Rp 3,5 Juta]

Terpisah Yosep Hambali selaku Ketua RT 07 RW 007 saat dikonfirmasi via WhatsAppnya. Namun Yosep malah memblokir WhatsApp Wartawan WARTALIKA.id dan nampak alergi dikonfirmasi. Sementara dalam hal ini WARTALIKA.id akan berkoordinasi dengan Tim Saber Pungli Polres Jakarta Barat guna menindaklanjuti dugaan pungli PTSL yang telah merugikan warga masyarakat. #STOPPUNGLI

Pewarta : Herpal

Pos terkait