Kantor Pemprov DKI Diwajibkan Pilah Sampah

  • Whatsapp

WARTALIKA.id – Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, menginstruksikan seluruh kantor, sekolah, dan fasilitas kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pelopor pemeliharaan dan pemilahan sampah. Hal ini tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 107 Tahun 2019, yang disosialisasikan di Gedung Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Senin (30/12/2019).

Gubernur Anies mengatakan, hal ini mendesak sekarang, bukan hanya karena TPST Bantargebang telah mencapai kapasitas maksimalnya, namun karena masalah global dan Jakarta sebagai kota megapolitan terbesar di bagian selatan dunia. “Jakarta tidak boleh menjadi contoh pencemar terbesar di belahan selatan dunia. Harus, perlu perubahan pola pikir ,” kata Anies.

Bacaan Lainnya

Pencegahan Covid 19

Ubah mindset makna, lanjut Gubernur Anies, tidak semua sisa konsumsi adalah sampah. “Sisa konsumsi sampah, tetapi bahan untuk proses selanjutnya. Jika kita persepsikan sebagai sampah, maka tidak berguna. Akan tetapi, jika kita persepsikan sebagai sisa, maka masih bisa digunakan,” imbuhnya.

Prinpsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) harus ditumbuhkan ke masyarakat. Pemilahan pun harus dilakukan karena tidak semua yang dianggap sampah. Ini tentang bagaimana seluruh masyarakat bertanggung jawab atas kegiatan konsumsinya, sehingga tidak ada yang terbuang tanpa tergunaan.

“Semua kepala-kantor, mengelola ini berjalan. Ini tonggak sejarah 2020, tahun perubahan pengelolaan sampah di Jakarta. Tahun depan, seluruh kantor Pemerintah Jakarta bisa mengatakan bahawa kantor kita ramah lingkungan,” katanya.

Selain itu, Gubernur Anies mewajibkan, seluruh kantor wajib membuat bank sampah. “Akhir Januari seluruh kantor pemerintah dan BUMD harus memiliki bank sampah, termasuk sekolah,” katanya.

Jika ini dilakukan, lanjutnya, maka target Mendapatkan sampah 30 persen akan diperoleh. “Pengurangan ini di hulu bukan di hilir, jadi biaya pengangkutan sampah berkurang. Ini bisa menghemat biaya pengangkutan mencapai 1 miliar rupiah per hari karena volume yang diangkut berkurang dan diproses di hilir berkurang juga,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Andono Warih turut menjelaskan, bantuan sampah dari sumbernya adalah tingkat tertinggi dari partisipasi warga kota dalam pengelolaan sampah. “Sebelum mewajibkan masyarakat, maka kantor-kantor pemerintahan Pemerintah Daerah, sekolah, dan fasilitas kesehatan yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta harus dapat menjadi pelopor,” katanya.

Sebagai pelopor dan teladan pengelolaan sampah mandiri, lembaga dan aparatur Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat memfasilitasi partisipasi aktif warga Jakarta dalam perencanaan, pemilahan, dan pengolahan sampah di sumber. Ingub No. 107 Tahun 2019 mewajibkan lembaga di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan persetujuan dan pemilahan sampah, menyiapkan tempat pewadahan sampah terpilah di setiap ruangan kantor, melakukan pengolahan sampah terpilah, menangani pemilahan sampah sesuai dengan bantuan, pengangkutan sampah sesuai jadwal yang diminta, serta memastikan terbentuk dan beroperasinya bank sampah di lingkungan kantor dan sekolah.

Sampah ini juga memuat memilah sampah di lingkungan pemerintah daerah menjadi tujuh jenis, yaitu sampah organik, sampah kertas, sampah elektronik, sampah bahan berbahaya dan dikendalikan (B3), sampah plastik, sampah logam, dan residu. “Memilih kolaboratif bersama masyarakat untuk bersama-sama mengurangi sampah di sumber mewakili pilihan strategi yang paling tepat di Jakarta. Kami meminta memberi teladan dari kantor-kantor kami,” katanya.

Komposisi sampah warga Jakarta yang dikirim dari TPS-TPS ke TPST Bantargebang terdiri dari berbagai jenis sampah organik yang mencapai 59 persen dan sampah anorganik 18 persen. “Jika sumber sampah yang ada, yaitu kita sendiri, berjalan dengan baik, maka lepaskan bobot yang masuk ke TPST Bantargebang lebih dari 50 persen,” katanya.

Andono mengatakan, salah satu ciri masyarakat modern adalah budaya memilah sampah. Pemilahan merupakan hal terpenting dalam pengelolaan sampah, sehingga sampah dapat dimanfaatkan kembali. Sampah organik yang dapat diproses menjadi kompos menggunakan komposter atau lubang resapan biopori. Sampah anorganik yang terpilah dapat ditabung melalui bank sampah untuk selanjutnya diolah di industri daurulang. Hanya residu yang berakhir di TPA.

“Di kota-kota maju dunia, kita akan menemukan bagaimana masyarakat mengumpulkan sampahnya sendiri. Sampah bukan saja diurus oleh pemerintah karena yang menghasikan sampah kita semua, ”kata Andono.

Perlu diketahui, saat melakukan pergerakan dan pemilahan sampah di DKI Jakarta, saat ini Pemprov DKI Jakarta memiliki paket kebijakan pengelolaan sampah, baik yang masih dalam proses pembuatan maupun yang telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Gubernur dan Instruksi Gubernur.

Kebijakan tersebut, antara lain:
1. Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah DKI Jakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, dengan target penggantian sebesar 22% sampah pada tahun 2020.
2. Peta Jalan Pengelolaan Sampah DKI Jakarta yang sedang dalam proses dengan target pengurangan sampah 30% tahun 2022.
3. Peraturan Gubernur tentang Kantong Belanja Ramah Lingkungan yang saat ini sedang dalam proses, dengan target perubahan hubungan warga DKI Jakarta untuk penghematan dalam penggunaan wadah dan kantong plastik.
4. Instruksi Gubernur Nomor 107 Tahun 2019 tentang Pengurangan dan Pemilahan Sampah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan disosialisasikan saat ini.

HUT PERSIT KCK

Pos terkait