Anies Berharap Dapat Kemenangan Opini WTP

  • Whatsapp
Anies Berharap Dapat Kemenangan Opini WTP
AGUNG NUROHO

WARTALIKA.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadakan Rapat Pembukaan Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 di Balai Agunng, Balaikota Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).

Ini merupakan kegiatan rutin sebagai bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan tertib. Dalam kesempatan ini turut dilakukan penyerahan surat tugas dari BPK-RI kepada simbolis kepada Gubernur Anies. Selain itu, dilakukan juga Penilaian Kinerja atas Pengendalian Pencemaran Udara Tahun Anggaran 2019 di Pemprov DKI Jakarta dan Instansi Terkait lainnya di Jakarta.

Bacaan Lainnya

Anies berharap Pemprov, DKI Jakarta, dapat memperoleh kemenangan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019. Hal ini sebagai upaya dalam membangun tata kelola yang baik dan bersih. Gubernur Anies pun mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan melaksanakan semua arahan dari BPK RI dalam rangka Jalan Ke Hattrick WTP LKPD Tahun Anggaran 2019.

“Pemprov DKI Jakarta mendukung untuk melakukan semua yang telah disampaikan oleh Auditor Utama. Jika tahun lalu sudah menuju WTP, sekarang bawa WTP. Jadi harap bisa ‘hattrick’ nanti. Karena sudah dua tahun, mudah-berhasil tahun ini kita bisa melakukan sama-sama. Pemprov DKI mendukung untuk menuntaskan itu dengan yang memerlukan aset.

Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2017 dan 2018 mendapat Opini WTP dengan catatan penyempurnaan dalam hal penatausahaan dan pengelolaan aset daerah. Untuk itu Pemprov DKI Jakarta terus melakukan pembenahan dan penyempurnaan dalam segala urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik pembenahan dalam peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan maupun pengelolaan aset.

Perlu diketahui, saat ini sedang dalam proses rekonsiliasi dalam kerangka pelaporan keuangan, anggaran belanja, aset, dan juga pengeluaran tingkat provinsi / wilayah kota / kabupaten yang berjenjang oleh OPD / UKPD bersama BPKD dan BPAD. Selanjutnya, dilakukan sekaligus dilakukan tinjauan LKPD oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang ditujukan untuk memberikan kepercayaan terbatas atas keabsahan, dan melengkapi informasi yang disajikan dalam LKPD yang telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang disediakan dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebelum diserahkan kepada BPK-RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, untuk mendukung penyajian LKPD agar sesuai dengan SPI dan SAP, telah diputuskan Nota Kesepakatan antara Gubernur Anies dengan Kepala OPD. Kesepakatan ini juga dalam kerangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (KPI) atas Pelaksanaan Anggaran, Inventarisasi Aset, serta Penyelesaian Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan BPK RI dan target ini akan dievaluasi setiap bulan.

Selanjutnya, menerima setelah diadakannya pemeriksaan LKPD Tahun 2019 oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Anies meminta kepada seluruh OPD dan Pimpinan BUMD agar:
1. Menerima Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dengan baik, kooperatif, dan siap membantu mencari data -data / informasi dan dokumen yang diperlukan Tim Pemeriksa BPK dalam melaksanakan tugasnya.
2. Terus menerus dan berkelanjutan melakukan pembenahan-pembenahan dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang / aset.
3. BPAD agar terus difasilitasi seluruh SKPD untuk menindaklanjuti hasil inventarisasi aset, sehingga Aset tetap dapat disajikan dan dibahas, terutama untuk kategori Aset yang belum ditemukan, Aset yang belum terindentifikasi, Aset tetap berat, PPK Mangkrak, Aset yang dikerjasamakan, Aset yang digunakan oleh pihak lain dan Legalitas Kepemilikan Aset atas nama Pemprov DKI Jakarta.
4. Lakukan juga segera rapat rutin dalam rangka Jalan Menuju Hattrick WTP LKPD Tahun Anggaran 2019 yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan difasilitasi oleh Inspektur, Kepala BPKD dan Kepala BPAD, serta terus dipantau perkembangan kebijakan-kebijakan terkait pada SKPD yang digunakan setiap hari, tentu saja diperlukan yang akan berdampak pada opini BPK-RI.
5. Segera menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawas internal dan eksternal.

“Kepada BPAD secara khusus, karena ini salah satu PR yang paling besar, untuk memfasilitasi semua SKPD dalam menindaklanjuti hasil inventarisasi aset. Mendukung aset yang harus disediakan dan didukung penuh. Kami perlu memastikan legalitas untuk mencari aset yang sesuai dengan nama Pemprov DKI Jakarta Jadi kita ingin dari sisi internal ada keseriusan institusional dengan aturan-aturan yang kita harus buat semua yang menjadi PR kita bisa tuntaskan,” ujar Gubernur.

Perlu diketahui, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan tugas pemeriksaan selama 74 (tujuh puluh empat) hari kerja. Membahas tanggal 27 Januari dan akan berakhir pada tanggal 13 Mei 2020. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta akan menyetujui untuk menyerahkan LKPD ke BPK-RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta tepat waktu sesuai dengan yang disetujui, yaitu pada tanggal 13 Maret 2020.

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keuangan yang disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dilakukan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Turut hadir dalam Rapat Pembukaan ini, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK-RI, Novian Herodwi Yanto; Anggota V BPK-RI; Kepala BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Yuan Candra Djaisin; Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah; Inspektur Provinsi DKI Jakarta; Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu; Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta; Para Kasubdit Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta; serta Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

Pos terkait