Gubernur Anies Usulkan Tarif Penyesuaian Retribusi

  • Whatsapp

WARTALIKA.id – Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, meminta Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu ( 4/3/2020).

Menggunakan retribusi tarif untuk jenis layanan tertentu dalam rangka peningkatan layanan.

Bacaan Lainnya

Gubernur Anies menyampaikan, itu dasar Raperda ini adalah meminta perubahan retribusi tarif dari para Perangkat Daerah pemungut retribusi daerah. Hal ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Retribusi Daerah. Gunakan ini untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini, terkait dengan tarif dan perwujudan kepastian hukum dalam pelayanan kepada masyarakat. Alasan pemungutan retribusi daerah sangat erat adalah menyangkut pelayanan perizinan serta pelayanan administrasi lainnya. Jika dibandingankan dengan daerah penyangga, sejak tahun 2012 belum ada perubahan.

“Tadi ada banyak sekali dinas. Jadi kita tahu Perda No. 3 Tahun 2012 sudah penuh waktu 8 tahun. Banyak yang harus disesuaikan. Ini prinsipnya karena waktu, perubahan harga, kebijakan, karena itu perlu. Dan saya nggak bisa coba satu item saja , karena retribusi dan pajak daerah, sekali saja. Dinasnya saja sebelumnya sudah banyak sekali. Jadi tidak spesifik soal parkir saja, tapi yang lain-lain juga,” jelas Gubernur Anies saat memberikan keterangan pers.

Lebih lanjut, Gubernur Anies mengatakan, bahwa Pemprov DKI Jakarta akan terus meningkatkan jenis-jenis layanan dan tarif sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Retribusi Daerah pungutan retribusi daerah dan perkembangan ekonomi, mengingat saat ini retribusi daerah terbilang rendah.

“Sasaran yang ingin diwujudkan dengan adanya perubahan atas Perda Retribusi Daerah ini tercapainya optimalisasi penerimaan dari retribusi daerah tahun 2020, retribusi retribusi di tempat-tempat yang tidak maksimal karena telah ditiadakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan juga kenaikan retribusi pada penggunaan bantuan Karena ada potensi pendapatan retribusi daerah,” terangnya.

Berikut perubahan retribusi tarif yang diusulkan pada perangkat daerah sebagai berikut:
a. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
b. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
c. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
e. Dinas Kebudayaan;
f. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
g. Dinas Perhubungan;
h. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi;
saya. Dinas Bina Marga;
j. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
k. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
l. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
m. Dinas Lingkungan Hidup;
n. Dinas Pendidikan;
Hai. Dinas Kesehatan;
hal. Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Sementara perubahan tarif yang disetujui di atas, diterbitkan:
a. Tarif
b. penurunan tarif;
c. penghapusan jenis retribusi; dan
d. pengusulan jenis retribusi baru.

Untuk diketahui, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah merupakan ketentuan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, diatur dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, maka perlu menyusun nomenklatur Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah ini, serta untuk mengatur ketentuan 155. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Sementara itu retribusi tarif dapat dibiayai kembali, dengan memperhatikan Indeks Harga dan perkembangan anggaran, sehingga Gubernur dapat menyesuaikan dan mengatur retribusi tarif. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah,” ungkapnya.

Pos terkait