IPW Minta Pemilihan Wagub Jakarta Dibatalkan

  • Whatsapp
Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane
Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane
HARI LAHIR PANCASILA

WARTALIKA.id – Kapolda Metro Jaya harus bersikap tegas kepada Ketua DPRD Jakarta dan Gubernur Jakarta agar membatalkan pemilihan wagub Jakarta yang direncanakan pada Senin besok, demikian tegas Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane dalam keterangan tertulis kepada WARTALIKA.id di Jakarta, Minggu (5/4/2020).

Menurutnya, Kapolda Metro Jaya harus mematuhi maklumat Kapolri dan imbauan Presiden Jokowi agar masyarakat menjauhkan aktifitas kumpul-kumpul selama status tanggap darurat wabah virus corona yang saat ini sudah menginfeksi hampir 2.000 orang di tanah air.

Bacaan Lainnya

Idul Fitri 1441 H

IPW menilai, pemilihan Wagub bukan lah status yang urgen bagi warga Jakarta. Terlebih, selama ini tidak ada wagub juga tak masalah bagi warga Jakarta maupun bagi Gubernur Anies.

“Semua bisa berjalan normal yang terpenting adalah kesehatan warga Jakarta tidak makin terganggu. Pelarangan terhadap pemilihan wagub ini perlu dilakukan secara tegas, mengingat gubernur Anies berkali kali menegaskan bahwa pandemi Corona di Jakarta sudah sangat parah dan terbesar di Indonesia,” terang Neta.

Selain itu Maklumat Kapolri dan imbauan Presiden Jokowi harus dipatuhi seluruh Kapolda di negeri ini tanpa terkecuali. Jika memang ada kerumunan, kata dia maka harus dibubarkan, termasuk jika DPRD tetap nekat melakukan pemiihan wagub.

Lebih jauh dia mengatakan jika Kapolda memberikan ijin pelaksanaan pilwagub, berarti Kapolda menganggap maklumat Kapolri tentang larangan berkumpul pada masyarakat, tidak memiliki pengaruh dan tidak dihargai sama sekali.

“Karena tidak dihargai lagi oleh Kapolda, sebaiknya Kapolri Idham Aziz harus segera mencabut maklumat tersebut,” ujar Neta.

Menurut IPW, buat apa ada maklumat kalau tidak digunakan, sama halnya itu tidak ada maklumat dan makluat itu tidak ada wibawanya. Sebaiknya dicabut maklumat itu, untuk menjaga kewibawaan Polri dan Kapolri.

Panlih wagub jakarta memastikan akan menggunakan protokol pelaksanaan yang mematuhi Social Distance, Physical Distance. Percayalah itu hanya teori.

“Apalagi kalau kita berkaca pada persoalan di Bekasi yang melaksanakan rapid test, toh malah menjadi kacau dan diprotes para media yang hadir. Jadi sangat jelas jika teori berbeda dengan praktek di lapangan. Massa yang berkumpul, akan beresiko tinggi untuk menjadi penyebaran wabah corona,” tutur Neta.

Jika pun DPRD tetap ngotot ingin dilakukan pemilihan wagub, IPW memberi saran dan solusi lain. Yakni, jika DPRD DKI ingin menggelar pemilihan wagub karena mengejar masa kadaluarsa. Dewan harus menyepakati paripurna teleconference. Lalu, teknis pemilihanya, dewan bergantian masuk ruang paripurna dengan perbedaan waktu 12-20 menit untuk setiap anggota DPRD pemilik suara.

Lanjut Neta menjelaskan ini tidak akan beresiko terhadap pengumpulan massa dan penularan wabah covid 19. Anggota DPRD jangan anggap enteng dengan  wabah virus Corona dan jangan berusaha menentang maklumat kapolri serta imbauan Presiden Jokowi.

“Sikap anggap enteng terhadap wabah virus Corona dan sikap menentang Maklumat Kapolri serta imbauan Presiden itu sudah ditunjukan anggota Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta, S. Andyka yang mengungkapkan tetap akan melaksanakan paripurna Pilwagub pada Senin 6 April 2020, di tengah masa tanggap darurat Corona. Ia mengatakan, nantinya, protokol pencegahan penyebaran Covid-19 tetap diberlakukan saat hari pemilihan,” beber Neta.

Namun IPW berharap, jika itu terjadi Kapolda Metro Jaya harus membubarkannya demi menjaga wibawa maklumat Kapolri dan imbauan Presiden.

Pos terkait