FPPJ : Koreksi Data Penerima Bantuan Pangan Melalui RT/RW

  • Whatsapp
FPPJ
Pembagian Bantuan Pangan DKI Jakarta
AGUNG NUROHO

WARTALIKA.id – Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) memberikan apresiasi atas kebijakan Gubernur DKI yang dianggap sangat sensitif dengan penderitaan warga masyarakat akibat pandemi Corona di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan pangan langsung kepada warga masyarakat yang terdampak secara ekonomi imbas penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menurut Ketua Umum FPPJ, Endriansah (Rian) sensitifitas Anies sebagai seorang pemimpin bagi masyarakat telah teruji.

Bacaan Lainnya

“Kalau untuk urusan membaca kebutuhan rakyat pak Anies patut diacungi jempol, mudah-mudahan program ini terus berlanjut hingga Covid 19 menghilang,” ujar Ketua Umum FPPJ Rian dalam keterangan tertulis kepada WARTALIKA.id di Jakarta, Senin (4/5) malam.

Namun, program baik ini tetap menyisakan permasalahan yang butuh penanganan cepat dan tepat. Menurut data FPPJ, masalah utama dalam pembagian bantuan pangan ini adalah data penerima yang kurang valid.

“Berdasarkan temuan FPPJ dilapangan, penerima bantuan tidak tepat sasaran, banyak yang menerima bantuan justru masyarakat kelas menengah keatas karena punya mobil dan rumah bagus, disisi lain yang miskin, kena PHK atau pekerja harian malah tidak dapat,” lanjut Rian.

Kondisi ini menjadi ujian tersendiri bagi RW dan RT selaku pihak penyalur. Menurut Rian banyak RW dan RT yang akhirnya takut untuk pulang karena rumahnya didatangi oleh warga yang mempertanyakan mengenai bantuan pangan ini, bahkan tak jarang warga memfitnah mereka ada main dan mengolah data ini untuk kepentingan pribadi dan orang terdekat.

“Untuk itu FPPJ mendorong pemerintah DKI untuk terbuka dengan kritik sekaligus melakukan gerak cepat untuk memperbaiki data-data ini,” tegas Rian.

“Jadikan RT dan RW sebagai pemberi data siapa saja diwilayahnya yang berhak untuk mendapatkan bantuan, RT dan RW sebagai ujung tombak pemerintah harus dilibatkan sejak dari hulu yaitu pemetaan data-data penerima, jangan hanya pada posisi penyalur, karena itu bisa jadi bumerang untuk mereka,” tambah Rian.

Pemda DKI diharapkan mempercayakan sepenuhnya data-data penerima bantuan ini tanpa syarat dan verifikasi berlapis yang akan membebani RT dan RW.

Lebih lanjut FPPJ mengatakan akan selalu mengawasi dan memberi masukan kepada Pemerintah Daerah untuk penyempurnaan penanganan Covid-19 terutama berkaitan dengan bantuan pangan.

“Belum jelas kapan pandemi Corona ini berakhir, FPPJ ikut ambil tanggungjawab menjadi mitra pemerintah daerah dalam hal monitoring kegiatan bantuan pangan, komunikasi FPPJ dengan RT dan RW cukup baik, sehingga informasi kami lebih valid dan transparan,” tutup Rian.

Sebagaimana yang kita ketahui, Pemprov DKI telah membagikan bantuan sosial berupa pangan kepada hampir 1,2 juta masyarakat DKI Jakarta sebagai program turunan dari kebijakan PSBB. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini menyisakan beberapa kritik yang membutuhkan perbaikan untuk kesempurnaan program selanjutnya.

Pos terkait