Soal PPDB DKI, Komnas PA: Berhentilah Melakukan Kebohongan Publik

  • Whatsapp

WARTALIKA.id – Ketua Umum Komisi Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait meminta kepada pelaksana tugas (Plt) Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Republik Indonesia Katarina Gesang dan Sekda DKI Jakarta maupun Kepala Dinas Pendidikan DKI berhentilah melakukan kebohongan publik terutama kepada anak-anak.

“Berkatalah yang jujur. Jangan bohongi publik khususnya anak-anak. Bina RW sebagai zonasi baru Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020 tidak akan menjawab keresahan masyarakat,” ucap Arist dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (7/7/2020) sore.

Untuk itu Arist menilai, kalau petunjuk teknis seleksi PPDB tahun ini di DKI Jakarta salah dan gagal paham sehingga menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Jangan katakan ini sudah sesuai dengan Permendikbud No. 44 Tahun 2019.

“Itu namanya kebohongan publik. Kalau sudah bertentangan dengan aturan cabut saja. Negara ini negara hukum. Keadilan dan hukum harus ditegakkan sampai dunia ini runtuh. Jangan minta anak dan orangtua untuk memaklumi atas kesalahan yang dibuat,” paparnya.

Disisi lain, ia melihat kasihan anak-anak yang telah berjuang dan bersusah payah untuk mendapatkan kesempatan belajar di sekolah negeri di DKI Jakarta.

“Apalagi selama masa penantian berlalunya pademi Covid -19 dari bumi Indonesia. Ini dirasa tidak adil dan mencederai masa depan anak,” jelas dia.

Lebih lanjut Arist menerangkan bahwa akibat dari Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang mengatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2020 melalui PPDB online bertentangan dengan Permendikbud Nomor : 44 Tahun 2019.

“Ini telah mengorbankan puluhan ribu anak-anak di DKI Jakarta, yang kehilangan kesempatan belajar. Tentunya haknya anak atas pendidikan di sekolah negeri yang sesungguhnya dijamin oleh Konstitusi pasar kita maupun Undang-undang sistem Pendidikan Nasional,” tegasnya.

Menurutnya, bagaimana Bapak dan Ibu mengatakan di beberapa kesempatan kepada publik, khususnya kepada anak-anak bahwa pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru tahun 2020 (PPBD Online DKI Jakarta) sudah sesuai dengan Permendikbud Nomor : 44 Tahun 2019.

“Sementara petunjuk teknis pelaksanaan PPDB yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta saja sudah jelas-jelas bertentangan dengan Permendikbud Nomor : 44 Tahun 2019, namun dikatakan bahwa pelaksanaannya sudah sesuai dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019,” urainya.

Arist meminta, berhentilah melakukan kebohongan publik khususnya kepada anak-anak. Jangan tanamkan ketidakpercayaan anak kepada pemimpin.

“Saya ingin menunjukkan dua hal saja. Pertama dalam Permendikbud Nomor : 44 Tahun 2019 menetapkan kota untuk jalur zonasi yakni jalur inklusi dan afirmasi minimal 50%, tetapi dalam pelaksanaan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta menetapkan minimal 40%. Pertanyaan mendasar bertentangankah ini dengan peraturan diatasnya. Tentu jawabnya iya,” ungkap Arist.

Kemudian yang kedua dalam ketentuan pasal 25 ayat (1) dari Permendikbud 44 tahun 2018 bahwa prioritas persyaratan dalam penerimaan murid baru 2020 wajib dilakukan melalui jalur zonasi dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi. Namun dalam petunjuk teknis hanya mengedepankan seleksi dengan batasan usia sebagai prasyarat utama.

‘Inilah yang membuat runyam dan mengabaikan hak anak yang berakibat puluhan ribu anak di DKI Jakarta dirugikan tentunya tidak mendapatkan haknya atas pendidikan. Apakah itu bertentangan kah dengan Permendikbud No. 44 Tahun 2019,” terangnya.

Arist juga menyebutkan, semua orang tahu bahwa aturan, kebijakan apapun yang namanya jika bertentangan dengan aturan adalah batal atas nama hukum,

Apalagi menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu diharapkan atas nama keadilan dan kepentingan terbaik berikan hak anak atas pendidikan.

Komnas Perlindungan Anak merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan segera batalkan Juknis Seleksi Penerimaan murid baru tahun ajaran 2020 DKI Jakarta. Ia juga meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Bawesdan untuk segera mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan DKI Jakarta dan menerbitkan Petunjuk Tenis Seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2020 yang baru sesuai dengan Permendikbud No. 44 Tahun 2019.

“Dengan terbitnya Juknis yang baru dan seleksi ulang maka anak akan mendapatkan kesempatan belajar dan hak atas pendidikanya dapat menjalankan wajib belajar 12 tahun,” imbuhnya.

Dalam Juknis itu juga dapat diatur dengan baik, bahwa jika kuota melebihi fasilitas yang ada di sekolah negeri maka demi pemerataan dan kesempatan belajar bagi anak mendapatkan haknya atas pendidikan.

“Pemda DKI Jakarta wajib melakukan stimulus lembaga pendidikan swasta dan menjalankan secara pasti KPJS untuk peserta didik sehingga terjadi pemerataan dalam pendidikan pada tahun 2020. Tidak ada lagi anak yang tidak menikmati pendidikannya karena pendidikan itu untuk semua,” tandasnya.

  • Whatsapp

Pos terkait