Komnas PA: Ribuan Kursi di 115 SMA Negeri di DKI Rentan Diperjualbelikan

  • Whatsapp
Komnas PA: Ribuan Kursi di 115 SMA Negeri di DKI Rentan Diperjualbelikan

WARTALIKA. id – Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait menilai, tersisanya ribuan kursi kosong di 115 SMA dan SMK Negeri di DKI Jakarta dan Pulau Seribu rentan diperjualbelikan, dan diduga telah terjadi unsur kesengajaan serta salah urus dalam seleksi penerimaan murid baru 2020 DKI Jakarta.

Hal ini menurut dia, juga mengakibatkan ribuan anak kehilangan kesempatan belajar untuk mendapat hak pendidikan di sekolah-sekolah negeri atas pilihannya.

Untuk itu Komnas PA meminta, pada pelaksanaan sistem seleksi penerimaan siswa baru di sekolah negeri di DKI Jakarta harus diulang dan menerbitkan SKPT yang baru

“Tdak tertutup kemungkinan dan diduga terjadinya jual beli kursi kosong yang dilakukan oleh otoritas pelaksana Pendidikan,” ujar Arist dalam keterangannya, Kamis (16/7/2020).

Dia mengatakan, banyaknya kursi kosong diduga disengaja dengan cara mengubah teknis pelaksanaan dan merusak program elektronikya.

“Puluhan ribu anak saling berebut melalui mendaftar melalui jalur Zonasi Afirmasi, jarak dan inklusi. Maupun melalui jalur prestasi non akademik dan akademik nyata-nyata gugur dan tidak dapat diterima hanya karena batasan usia,” kata Arist.

Disisi lain lanjut dia, penerimaan siswa sekolah Negeri melalui sistem Zonasi Bina RW yang ditawarkan kepada anak-anak untuk memanfaatkan kouta zonasi jarak dan prestasi non akademik nyata-nyata tidak menjawab keresahan siswa dan orangtua wali murid.

“Hal ini disinyalir merupakan aksi tipu- tipu dan tidak berpikir merugikan hak anak atas pendidikan,” tuturnya.

Lebih lanjut Komnas PA menegaskan, pertanyaan mendasarnya adalah dimana dasar dan letaknya sesungguhnya Plt.Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud, Sekda DKI Jakarta, Kepala Dinas Pendidikan DKI yang menyatakan bahwa pelaksanaan seleksi penerimaan siswa tahun ajaran baru 2020 PPBD DKI Jakarta sudah sesuai dengan ketentuan Permendikbud No. 44 Tahun 2019.

“Pernyataan dan sikap ini merupakan aksi tipu-tipu dan merupakan kebohongan publik. Berhentilah melakukan kebohongan publik apalagi kepada anak. Jangan ajarkan anak dengan kebohongan,” tegasnya.

Demi kepentingan terbaik hak anak atas pendidikan sambung Arist, biarlah keadilan bergulun-gulun seperti air yang harus dijalankan dan disampaikan walaupun dunia ini runtuh.

“Kondisi tidak adil ini diakui Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dihadapan Wakil Rakyat DPRD DKI Jakarta” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas DKI Jakarta Nahdiana memaparkan ada 7. 758 kursi dari total daya tampung Sekolah Negeri tingkat SD SMP dan SMA di Jakarta pada penutupan PPDB sistem zonasi tahun ajaran 2020-2021.

Nadiana merinci ada 6.666 kursi kosong dari 99.392 kursi kosong pada jenjang SD atau 6,71% dari daya tampung yang disediakan. Kemudian sisa kursi kosong untuk tingkat SMP Negeri adalah 622 dari 79.000, 75 kursi atau 0,7% atau 0,79% dari daya tampung yang disediakan.

Tercatat sebanyak 225 kursi kosong dari 31.964 kursi pada jenjang SMA dan 245 kursi kosong dari 19.233 kursi pada tingkat SMK. Sedangkan untuk sisa kosong tingkat SMA adalah 0,7% untuk SMA.

Dari data-data kekosongan kursi sekolah negeri kata Komnas PA, yang dilaporkan Kepala Dinas Pendidikan diakui sebagai kerja salah urus dan lebih fatalnya mengakibatkan banyaknya anak usia sekolah kehilangan kesempatan belajar. “Ini merupakan kekerasan negara terhadap hak anak atas pendidikan,” ucap Arist.

Atas kegagalan ini, Komnas PA meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI memerintahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Bawesdan untuk membatalkan SK Petunjuk Teknis 501 dan memberikan stimulus langsung kepada sekolah-sekolah swasta maupun bagi peserta didik yang memilih melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta. Demikian juga pemberian stimulus biaya internet selama melaksanakan hak atas pendidikan dirumah melalui daring.

“Untuk kepentingan ini Komnas Perlindungan Anak membuka Posko pengaduan bagi siswa dan orang siswa yang dirugikan oleh SK Petunjuk Teknis 501 tersebut,” tambah Arist.

 

  • Whatsapp

Pos terkait