Pemprov DKI Resmi Meniadakan Surat Izin Keluar Masuk Jakarta

  • Whatsapp
Pemprov DKI Resmi Meniadakan Surat Izin Keluar Masuk Jakarta

WARTALIKA.id – Pemerintah DKI Jakarta telah mengkaji dan mengevaluasi penggunaan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) sebagai syarat bepergian ke maupun dari wilayah Jakarta.

SIKM sebagai alat pembatasan pergerakan orang sejatinya dinilai sangat efektif jika pengawasan dan pengendaliannya benar-benar dilakukan melalui partisipasi aktif semua pihak, baik Pemprov DKI, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah lainnya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menjelaskan, kendati telah mampu menekan pergerakan orang yang keluar-masuk Jakarta, Pemprov DKI Jakarta resmi meniadakan SIKM. Menurutnya, terdapat sejumlah pertimbangan untuk meniadakan SIKM.

Pada masa PSBB, penerapan SIKM sangat membantu dalam mengendalikan penularan Covid-19 karena mampu membatasi orang keluar-masuk Jakarta di mana yang bisa mengajukan hanya pemohon dari 11 Sektor yang diizinkan dapat beroperasi selama masa PSBB.

Pada periode Mei sampai dengan Juni 2020, pelaksanaan SIKM sangat efektif karena bersamaan dengan program larangan mudik oleh Pemerintah Pusat yang melibatkan seluruh unsur Pemerintah Pusat, TNI/POLRI, dan Pemerintah Daerah.

Namun, pada masa PSBB transisi dan sejak larangan mudik dicabut oleh Pemerintah Pusat, maka efektivitas SIKM menurun. Hal ini sejalan dengan terbatasnya pemeriksaan SIKM oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu hanya pada simpul-simpul transportasi seperti di terminal, stasiun, bandara dan beberapa titik ruas jalan.

“Akibatnya, penumpang angkutan umum menurun drastis dan terjadi pelanggaran di mana banyak angkutan umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang menurunkan penumpang di wilayah Bodetabek.Di sisi lain, warga yang masuk dengan kendaraan pribadi, bebas masuk Jakarta tanpa SIKM melalui jalan-jalan akses yang tidak diawasi. Selain itu, berdasarkan data, kesadaran warga dalam mengurus SIKM juga menurun,” terang Syafrin, Jumat (17/7/2020).

Pada saat PSBB masa transisi hal tersebut mengalami tren penurunan akses. Pada 10 Juli 2020, jumlahnya hanya 36.660 akses, dan semakin turun hingga pertengahan Juli 2020.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pergub Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kegiatan Bepergian di Provinsi DKI Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 yang mengatur pelaksanaan SIKM, resmi dicabut dan SIKM ditiadakan,” jelasnya.

Sebagai tambahan informasi,DPMPTSP DKI Jakarta mencatat, ada sebanyak 194.913 permohonan SIKM yang diterima, dengan rincian 105.795 SIKM telah diterbitkan secara elektronik dan 89.118 permohonan SIKM dinyatakan Ditolak/Tidak Disetujui.

Namun SIKM telah digantikan dengan mengisi Corona Likelihood Metric (CLM) pada aplikasi Jakarta Terkini (JAKI) yang dapat diunduh di Google Play Store dan Apple App Store.

Syafrin mengatakan, CLM merupakan aplikasi layanan untuk skrining mandiri yang memakai model mesin dalam mengukur kemungkinan seseorang positif Covid-19.

Melalui CLM ini pemohon nantinya tinggal memasukkan data pribadi di aplikasi Jaki tersebut. Sistem akan memberi pertanyaan yang harus dijawab kepada pemohon soal gejala Covid-19.

Pada aplikasi CLM ini pemohon tidak lagi memerlukan menyertakan hasil rapid test atau tes swab PCR. Sistem kemudian akan menilai jawaban pemohon dan mengeluarkan hasil soal kelayakan untuk melakukan perjalanan atau tidak.

Untuk itu, Syafrin meminta warga jujur saat mengisi CLM. Karena, CLM tidak bisa mendeteksi, apakah warga jujur atau tidak dalam menjawab pertanyaan sehingga dibutuhkan kesadaran pemohon yang menjawab pertanyaan yang ditampilkan CLM.

  • Whatsapp

Pos terkait