PSBB DKI, Ada yang Untung dan Banyak yang Buntung  

  • Whatsapp
Ketum 2PUI Nikolas Kosigin dan Pelaku Usaha Kuliner Cindy Ellenora

WARTALIKA.id – Kasus Covid-19 terus melonjak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  kembali meresmikan penerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total pada wilayahnya DKI Jakarta. PSSB ini diberlakukan untuk mengakhiri rantai penyebaran penyakit covid-19 atau virus corona.

Dengan pemberlakuan tersebut, Pemprov DKI Jakarta memerintahkan para pelaku usaha untuk kembali melaksanakan mekanisme Work From Home (WFH) secara penuh.

Bacaan Lainnya

Terkait akan ditetapkannya Penerapan PSBB Total untuk wilayah DKI Jakarta, banyak sekali suara-suara penolakan dari warga DKI terutama para pelaku Usaha khususnya Kuliner.

Awak media mengumpulkan data mengenai tanggapan masyarakat atau warga DKI terkait rencana penerapan program PSBB Total yang rencananya akan dilaksanakan oleh Gubernur DKI pada Senin tanggal 14 September 2020.

Ketika mengkonfirmasi salah satu pengunjung tempat kuliner dibilangan Menteng, berikut tanggapannya, “Apakah nggak cukup PSBB sebelumnya, selama kurang lebih 3 bulan diawal tahun 2020. Kondisi masyarakat benar-benar terpuruk perekonomiannya, mulai dari masalah pangan (kebutuhan makan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal) karena penghasilan mereka berubah drastis, bahkan banyak pengurangan karyawan (PHK) dikarenakan banyak perusahaan yang tutup atau bangkrut. Jadi Kami menolak untuk penerapan PSBB Total tersebut, kami manusia yang mempunyai kebutuhan untuk hidup, kami bukan robot,” ujar Ifa kepada awak media, Sabtu (12/09).

“Ya, kalo PSBB diberlakukan lagi, kasihan mereka para pekerja lepas seperti driver online (Ojol), pastinya akan sangat berpengaruh dengan penghasilannya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, PSBB yg sebelumnya aj udah bener-bener memukul nasib mereka, karena hanya diberlakukan kiriman paket (Go-send) dan makanan (Go-food) yang mana tarifnya jauh dibandingkan dengan orderan penumpang (orang).

 

Apalagi PSBB total, pastinya akan makin banyak korban PHK, karena omset perusahaan menurun sehingga harus melakukan pengurangan karyawan,” sambung Imel rekannya.

Terpisah, seorang pelaku usaha kuliner juga mengaku menolak keras Penerapan PSBB total tersebut. “Saya benar-benar masih terpukul atas penerapan PSBB beberapa bulan yang lalu. Kondisi pendapatan usaha saya sangat menurun, bahkan sempat melakukan pengurangan karyawan karena minimnya pemasukan.

 

Dan sekarang saat saya berusaha bangkit dari keterpurukan laju perekonomian, mendengar kabar akan diberlakukannya lagi PSBB bahkan Total. Tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi dengan nasib usaha saya ini. Bagaimana dengan pembiayaan tempat usaha kami, gaji karyawan, dan lain-lain,” kata Cindy Ellenora mengungkap seruan hatinya kepada awak media.

Terkait rencana akan diberlakukannya PSBB Total oleh Gubernur DKI ini, membuat geram Ketum 2PUI Nikolas Kosigin. “Dalam hal ini harus ada ketegasan. Para Gubernur/Walikota seharusnya bisa lebih meningkatkan sosialisasi tentang protokol kesehatan seperti yang tercantum dalam Inpres No. 6 Tahun 2020 yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo tertanggal 4 Agustus 2020. Lalu apa yang menyebabkan Gubernur DKI mau memberlakukan PSBB Total tersebut.

Dalam segi HAM kebijakan tersebut akan berakibat seseorang itu akan bisa mati karena kelaparan dan bermunculan para pengangguran korban PHK. Dibalik PSBB itu apa yang akan dilakukan, apakah mengenai pengambilan dana anggaran yang sebesar 4,1 triliun itu, lantas bagaimana nasib para pengangguran nantinya.

Kita semua tahu bahwa ada kepentingan suatu kelompok yang bertujuan untuk menggaruk anggaran Covid-19, yang akhirnya nanti anggaran tersebut akan menjadi Keos,” ungkap Nikolas.

Pada intinya, berdasarkan Inpres No. 6 Tahun 2020 kita tidak perlu memberlakukan PSBB atau Lockdown secara Total, dan mengenai isi dari Inpres tersebut lebih mudah diserap atau dipahami oleh masyarakat Indonesia, tidak serta merta menutup dan membatasi ruang gerak dari manusia itu sendiri dalam konteks aktivitas. Yang harus diperketat dan ditingkatkan adalah Protokol kesehatannya.

“Point intinya adalah kita menjaga keabsahan dan martabat dari Inpres No. 6 Tahun 2020 tersebut yang mana isinya tentang meningkatkan atau memperketat protokol kesehatan semaksimal mungkin untuk mencegah penyebaran dan penularan virus Covid-19 tersebut, bukan melakukan PSBB total yang akan menimbulkan dampak bagi kehidupan masyarakat dan bangsa ini seperti anjloknya perekonomian yang menimbulkan korban kelaparan, munculnya pengangguran karena korban PHK, juga terciptanya pikiran dan tindakan kriminal gara-gara urusan perut. Bagaimana nasib bangsa ini kedepannya.

Kami dari 2PUI (2 Periode Untuk Indonesia) benar-benar menolak keras dan tegas rencana pemberlakuan PSBB Total itu, dan kami lebih mendukung Inpres No. 6 Tahun 2020 yang isinya bersifat Humanis dan Edukasi serta mudah dipahami oleh masyarakat,” tegas Niko menutup percakapannya dengan awak media.

Pos terkait