IPW Nilai Pembangunan Sekolah Pergunas di Jakpus Diduga Menyalahi Aturan

  • Whatsapp

WARTALIKA.id – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sekolah milik Yayasan Perguruan Nasional (Pergunas) dan Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jalan Cempaka Baru Timur, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat diduga kuat menyalahi aturan dan ketentuan.

Pasalnya, pembangunan IMB sekolah swasta Pergunas itu diduga adanya kenjanggalan, lantaran adanya rekomendasi dari Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu sebagai pemilik lahan.

Bacaan Lainnya

Surat rekomendasi Kemenkeu itu bernomor S-74/PB.1/2019 ditujukan ke PTSP dengan dibubuhi tandatangan Sekretaris Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RM Wiwieng Handayaningsih tanggal 22 April 2019.

“IMB bernomor 106/C.37 b/31.71.03.1006.01.024.R.4/-1.786.51.2020 itu diberikan kepada dua pihak, yaitu Yayasan Perguruan Nasional dan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu,” ujar Neta, Jumat (16/10/2020).

IMB tertanggal 23 Juni 2020 itu dikeluarkan oleh Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPPM PTSP) Pemprov DKI Jakarta.

IPW melihat, isinya tentang permohonan kebijakan untuk diijinkannya Meneruskan Pembangunan Gedung SMP/SMA Perguruan Nasional.

”Sangat mungkin terjadi korupsi dan penyalahgunaan jabatan jika Kementerian Keuangan cq Ditjen Perbendaharaan memberikan rekomendasi pemakaian aset negara berupa tanah kepada swasta tanpa ada perjanjian kontrak atau sewa jual-beli,” kata Neta.

Atas rekomendasi itulah maka keluar IMB, yang dalam proses pelaksanaan pembangunannya selama sebulan dikeluhkan oleh warga sekitar.

Lebih lanjut, Neta mengaku telah menerima aduan sejumlah warga di RT 015 RW 03 Kelurahan Cempaka Baru, Jakarta Pusat yang akan melaporkan kasus tersebut ke polisi.

“Mereka (warga) mau melaporkan kejanggalan IMB itu ke polisi, sah-sah saja. Tapi saya sarankan sebaiknya minta back-up pada lembaga swadaya masyarakat di bidang pertanahan,” terang Neta.

Padahal sebelumnya, Kemenkeu mendengar keluhan warga, kemudian mengirim surat ‘teguran’ ke Pergunas agar menghentikan pembangunan sementara

Namun sambung Neta, surat Kemenkeu tentang Permintaan Penundaan Pelaksanaan Pembangunan gedung sekolah itu diabaikan oleh Yayasan Pergunas dengan tetap mengerjakan proyek tersebut.

”Pada titik ketika teguran dari Kemenkeu diabaikan oleh Yayasan Pergunas maka hal tersebut bisa dianggap bentuk penyerobotan lahan negara oleh swasta. Ini juga bisa dijadikan bahan laporan ke polisi,” jelasnya.

Neta juga menyampaikan, warga dan LSM dapat melaporkan kasus-kasus penyerobotan tanah negara tersebut ke aparat kepolisian Polda Metro Jaya.

“Pelaporan itu sebagai bentuk kontrol sosial, dan polisi harus turun ke TKP untuk menyelidiki,” tegas Neta.

Sebelumnya diberitakan, pembangunan gedung sekolah milik yayasan swasta Pergunas di Jalan Cempaka Baru Timur, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat menuai protes dari warga setempat.

Pasalnya pembangunan itu menutup akses jalan keluar masuk warga. Ada 6 Kepala Keluarga yang terimbas dari pembangunan yang terkesan arogan.

Selain menutup akses keluar masuk proyek sejumlah pagar rumah warga terpaksa dibongkar karena mepet ke tembok.Tak hanya itu, saluran air rumah warga pun juga ikut dibongkar

Pos terkait