Komnas PA: Status DKI Sebagai Kota Ramah Anak Patut Dipertanyakan

  • Whatsapp

WARTALIKA.id – Tersangka pencabulan anak sebanyak 20 kali berinisial HL (49) yang merupakan pegawai honorer dan penjaga Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) Kelurahan Meruya Utara, Kembangan Jakarta Barat terhadap korban berinsial AAL (14) telah merusak wajah dan keberadaan RPTRA di DKI Jakarta. Dinilai status DKI Jakarta sebagai kota ramah anak patut dipertanyakan.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak  (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait saat dikonfirmasi, Kamis (19/11/2020)

Bacaan Lainnya

“Atas perbuatannya itu, pelaku yang saat ini sudah ditangkap dan ditahan di Polsek Kembangan. HL patut dikenakan pasal UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahunv2002 tentang Perlindungan Anak dan UU RI Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun,” ujar Arist.

Namun kata dia, jika tersangka terbukti melakukan berulang dan korbannya lebih dari satu orang maka HL dapat dikenakan dengan hukuman tambahan yakni Kebiri (Kastrasi) lewat suntik kimia.

“Hukuman tambahan itu dapat dilakukan setelah pelaku menjalani pidana pokok yang dijatuhkan oleh Hakim,” tegasnya.

Menurut Arist, hampir dua tahun ini pihaknya juga mengingatkan kepada semua warga yang memanfaatkan RPTRA sebagai tempat bermain anak, maupun kepada setiap pengelola RPTRA supaya meningkatkan kewaspadaan terhadap keberadaan orang yang menyukai kegiatan anak-anak dan terlibat dalam pengelolaan RPTRA.

“Sebab praktek kekerasan seksual bisa juga dilakukan oleh orang terdekat termasuk penjaga dan pengelola RPTRA atau kegiatan-kegiatan anak. Itu artinya orang terdekatlah yang menjadi predator atau monster kejahatan seksual terhadap anak,” ungkapnya.

Atas kejadian yang memalukan ini, Komnas Perlindungan Anak meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera melakukan evaluasi terhadap keberadaan dan fungsi RPTRA yang ada di DKI Jakarta. Peristiwa kejahatan seksual harus direspon cepat.

“Oleh karenanya Anies Baswedan diharapkan wajib hadir untuk membenahi keberadaan RPTRA di DKI Jakarta termasuk evaluasi terhadap pengelola dan program-program RPTRA,” ucap Arist.

Lebih lanjut, Komnas PA ingin memastikan bagi anak yang memanfaatkan keberadaan dan fasilitas RPTRA harus dipastikan steril atau bebas dari predator atau monster anak sehingga anak terjaga dan mendapat perlindungan.

“Gubernur DKI Jakarta tidak boleh cuek dan tutup mata terhadap kejadian ini. Jangan menganggap persoalan anak bukan persoalan Gubernur Anies Baswedan sebagai pemimpin umat termasuk anak-anak wajib memastikan hak anak terlindungi,” bebernya.

Apalagi DKI Jakarta telah dinyatakan dan menyandang predikat dari pemerintah pusat sebagai Kota Layak anak.

Untuk itu, Komnas Perlindungan Anak mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk segera melakukan pembenahan seluruh pengelolah RPTRA di DKI Jakarta termasuk di Pulau Seribu.

“Kalau tidak segera segera dibenahi , Komnas Perlindungan Anak merekomendasi status DKI Jakarta sebagai status kota ramah Jakarta dicabut,” jelasnya.

Atas kejadian ini, Komnas PA bersama Komnas Anak DKI Jakarta dan para pegiat perlindungan anak dan forum anak DKI akan mendatangi Balai Kota untuk bertemu Gubernur DKI Jakarta.

“Pertemuan itu untuk mengagendakan dan evaluasi terhadap kejadian ini dan pengelolaan RPTRA dengan Walikota dan Dinas PPPA di masing-masing Kota Madya,” tandasnya.

Pos terkait