PTPN IV Diduga Rampas Lahan, Petani : Pak Jokowi Tolong Kami

  • Whatsapp
PTPN IV
Foto : Tugiran, Ketua Gabungan Kelompok Tani Masyarakat Simalungun dan Senen, Sekretaris Kelompok Tani Masyarakat Simalungun pada saat diwawancarai oleh wartalika.id di PMPP TNI, Sentul Bogor, Jumat (20/9). [Istimewah]
AGUNG NUROHO

WARTALIKA.idGabungan Kelompok Tani Masyarakat Simalungun, Sumatera Utara yang berjumlah 8 orang datang ke Jakarta dengan maksud ingin bertemu ke Presiden Joko Widodo untuk mengadu mengenai permasalahan yang tengah menimpa selama 35 tahun tentang perampasan lahan perkebunan sawit seluas 1.538 hektar oleh PT. Perkebunan Nusantara IV atau PTPN IV dari Tahun 1965 sampai 2019.

Senen selaku Sekretaris Gabungan Kelompok Tani Masyarakat Simalungun mengatakan selama 35 tahun ini kelompok tani masyarakat Simalungun tidak pernah ditanggapi oleh Provinsi Sumatera Utara, dan ingin membuka kembali kasus yang sudah lama ini belum terselesaikan.

Bacaan Lainnya

“Pada tahun 1967 lalu tanah tersebut dirampas kembali oleh pihak perusahaan PTPN IV, sementara tanah yang sudah dikerjain oleh masyarakat dilindungi oleh Undang-Undang Darurat No. 8 tahun 1954,” kata Senen, saat ditemui WARTALIKA.id di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI, Sentul Bogor, Jumat (20/9).

Lebih jauh dia menjelaskan tanah itu dirampas oleh pihak perusahaan PTPN IV milik BUMN, dan kami sebagai kelompok tani simalungun diharuskan juga membayar pajak selama 35 tahun.

“Pada saat ini masyarakat penggarap tidak pernah mendapatkan tanah tersebut, sehingga Gabungan Kelompok Tani Masyarakat Simalungun menempuh jalan meminta pertolongan kepada pemerintah pusat pada tahun 2004. Pihak petani telah difasilitasi oleh DPR RI dan mengeluarkan surat keputusan Pansus DPR RI tahun 2004, yang dimana didalam hasil pansus DPR-RI sejak tahun 2004. Nomor : 031/RKM/Pansus Tanah/DPR-RI/2004,” ujar Senen.

PTPN IV Diduga Rampas Lahan, Petani : Pak Jokowi Tolong Kami
Foto : Perkebunan Kelapa Sawit yang diklaim telah dimiliki oleh pihak PT. Perkebunan Nusantara lV di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Dia juga menerangkan seharusnya ribuan hektar tanah sudah dilepas dari HGU PTPN IV sekitar 4.572 Hektar dan dibagikan kepada sekitar 520 KK melalui ketua kelompok tani sebagaimana dibawah ini :

1. Perkebunan Laras desa Nagori Tumorang kecamatan Gunung maligas sekitar 441 Ha.

2.Perkebunan Laras Bahjambi desa Nagori Naga Jaya kecamatan bandar haluan sekitar 131 Ha.

3.Kebun Dolok Sinumbah Kampung tempel kecamatan sekitar 243 Ha.

4. Perkebunan Pagar Jawa kecamatan Pematang Siantar sekitar 23 Ha.

5. Perkebunan Bahjambi kecamatan Tanah Jawa sekitar 128 Ha.

6. Perkebunan Bahjambi kebun Pagar Jawa kecamatan Tanah Jawa sekitar 110 Ha.
Namun tanah itu masih dikuasai oleh PTPN IV sementara Pajaknya tetap kami bayar.

“Dalam Persoalan sengketa tanah yang kami gugat ini, menunjukkan bahwa PTPN IV sudah sepantasnya dapat dipidanakan karena melanggar UU Nomor 39 tahun 1999 tentang hak azasi manusia yang merupakan bagian dari konstitusional negara Republik Indonesia (UUD-45)”, tegasnya.

PTPN IV Diduga Rampas Lahan, Petani : Pak Jokowi Tolong Kami
Foto : [Istimewah]
Sementara itu Ketua Gabungan Kelompok Tani Masyarakat Simalungun, Tugiran menegaskan Kami akan siap apabila maju untuk berhadapan dengan pihak PTPN IV dan BPN, karena kami sudah mempunyai banyak data-data yang bisa membuktikan bahwa tanah perkebunan tersebut milik kami.

“Kami dari gabungan kelompok tani masyarakat Simalungun meminta kepada Presiden Joko Widodo agar bisa membantu permasalahan yang sudah menerpa selama 35 tahun ini, semoga kami juga bisa berkesempatan bertatap muka langsung dengan Presiden Joko Widodo,” tandasnya.

Pewarta : Agung

Pos terkait